Utusan China: Veto AS terkait isu Palestina bertolak belakang dengan peran kekuatan bertanggung jawab

Penerimaan Palestina sebagai anggota penuh PBB bertujuan untuk memastikan Palestina dapat menikmati status yang setara dengan Israel dan memberikan jaminan internasional bagi implementasi solusi dua negara yang merupakan tanggung jawab mendesak yang tidak boleh diabaikan oleh komunitas internasional.

 

PBB (Xinhua) – Tindakan Amerika Serikat (AS) yang berulang kali menggunakan hak vetonya dalam isu Palestina-Israel tidak sesuai dengan peran kekuatan yang bertanggung jawab, ujar seorang utusan China pada Rabu (1/5).

AS telah menggunakan hak vetonya puluhan kali dalam isu tersebut. Sejak pecahnya konflik di Gaza saat ini, AS telah menggunakan hak vetonya sebanyak lima kali, empat di antaranya untuk menghambat gencatan senjata di Gaza. Penggunaan hak veto oleh AS baru-baru ini menjadi satu-satunya penghalang bagi keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tutur Fu Cong, perwakilan tetap China untuk PBB.

“Dengan sikap keras kepala yang didasarkan pada kepentingan dan kalkulasi geopolitiknya sendiri, AS telah berulang kali menggunakan hak veto secara sewenang-wenang, yang tidak sesuai dengan peran sebuah kekuatan yang bertanggung jawab,” kata Fu dalam pertemuan Majelis Umum PBB soal hak veto AS untuk menghalangi keanggotaan PBB bagi Palestina.

“Kami berharap AS akan benar-benar menjunjung tinggi posisi yang objektif dan tidak memihak serta bergabung dengan aksi komunitas internasional untuk (mewujudkan) keadilan, sehingga dapat memainkan peran konstruktif dalam menghentikan perang dan meredakan bencana kemanusiaan di Gaza,” tuturnya.

Konflik Palestina-Israel telah berlangsung selama lebih dari tujuh dekade, dan beberapa generasi rakyat Palestina telah kehilangan rumah mereka serta hidup dalam pengungsian, kata Fu, sembari menyatakan bahwa hal ini merupakan luka terbuka dalam hati nurani kemanusiaan.

Mendirikan sebuah negara yang merdeka merupakan cita-cita yang telah lama ingin dicapai oleh rakyat Palestina. Keanggotaan penuh PBB menjadi langkah yang krusial dalam proses bersejarah ini. Lewat penggunaan hak vetonya pada 18 April, AS tanpa ampun menghancurkan impian rakyat Palestina yang telah diupayakan selama puluhan tahun. China benar-benar kecewa, ucap Fu.

Palestina resmi mengajukan permohonan keanggotaan penuh PBB pada 2011. Namun, lantaran adanya penolakan dari beberapa negara anggota tertentu, langkah Dewan Keamanan PBB mengalami penundaan pada saat itu. Dalam 13 tahun terakhir, prospek politik dari solusi dua negara makin terkikis, sementara penderitaan rakyat Palestina kian memburuk, tutur Fu.

Dalam situasi seperti itu, penerimaan Palestina sebagai anggota penuh PBB demi memastikan Palestina dapat menikmati status yang setara dengan Israel dan memberikan jaminan internasional bagi implementasi solusi dua negara merupakan tanggung jawab mendesak yang tidak boleh diabaikan oleh komunitas internasional, ujar Fu.

Mengimplementasikan solusi dua negara merupakan jalan keluar yang mendasar dalam isu Timur Tengah tersebut. China menyerukan upaya diplomatik internasional yang lebih besar untuk menghidupkan kembali prospek solusi dua negara. China mendukung pertimbangan ulang awal Dewan Keamanan PBB terkait permohonan keanggotaan penuh PBB bagi Palestina dan berharap masing-masing negara akan berhenti menghambat pencapaian tujuan tersebut, kata Fu.

Fu menuturkan bahwa China akan terus bekerja sama dengan semua pihak untuk mencapai tujuan solusi yang komprehensif, adil, dan langgeng terkait masalah Palestina, koeksistensi yang damai antara Palestina dan Israel, serta perdamaian yang abadi di Timur Tengah.

Perang yang sedang berlangsung di Gaza menciptakan bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fu mengatakan bahwa China mendesak Israel agar segera menghentikan semua operasi militernya; membatalkan rencana ofensifnya ke Rafah; segera membuka semua perlintasan darat; menjamin akses kemanusiaan yang cepat, aman, dan berskala besar; serta memfasilitasi transportasi dan distribusi pasokan bantuan oleh badan-badan kemanusiaan PBB di Gaza.

Laporan: Redaksi