Hukum makin diinjak oleh ‘superpower’, PBB serukan rombak sistem global

Foto yang diabadikan pada 31 Desember 2025 ini memperlihatkan matahari terbenam di atas tempat penampungan sementara bagi para pengungsi di Kota Khan Yunis, Jalur Gaza selatan. (Xinhua/Rizek Abdeljawad)
Antonio Guterres peringatkan hukum kalah dari kekuasaan, serukan perombakan sistem yang ada untuk mengatasi tantangan global, khususnya melalui penguatan institusi-institusi multilateral.
PBB (Xinhua) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Kamis (29/1) memperingatkan bahwa saat ini fenomena kekuasaan yang mengalahkan hukum sedang merajalela secara global. Sekjen PBB itu pun menyerukan akselerasi multipolaritas.
"Kekuatan kekuasaan sedang merajalela, mengalahkan supremasi hukum. Hukum internasional diinjak-injak. Kerja sama terkikis. Dan institusi-institusi multilateral diserang dari berbagai sisi," tutur pimpinan PBB tersebut dalam sebuah konferensi pers awal tahun.
"Kita sedang hidup di dunia di mana tindakan – terutama tindakan yang gegabah – memicu reaksi berbahaya," kata Guterres. "Tindakan-tindakan tersebut diperparah oleh perpecahan geopolitik dan diperkuat oleh meluasnya impunitas."
"Ketika tindakan berbahaya tidak mendapat reaksi yang sepadan, sistem akan menjadi tidak stabil. Impunitas mendorong konflik saat ini – memicu eskalasi, memperluas ketidakpercayaan, dan membuka pintu bagi pihak-pihak penyalah guna kuasa untuk masuk dari segala arah," paparnya.
Guterres menyerukan perombakan sistem yang ada untuk mengatasi tantangan global, khususnya melalui penguatan institusi-institusi multilateral.
"Saat saya melihat spektrum tantangan global, satu kebenaran menjadi tampak sangat jelas: sistem pemecahan masalah global kita menghadapi pertanggungjawaban. Sistem-sistem itu sudah ketinggalan zaman. Sistem-sistem itu masih mencerminkan struktur ekonomi dan kekuasaan 80 tahun yang lalu. Padahal, roda dunia terus berputar," ujar Guterres.
"Namun, struktur kita, institusi kita, asumsi kita, kebiasaan kerja sama kita, masih bertambat pada masa lalu. Ini harus diubah," ucapnya.
Guterres mengatakan bahwa masalah global tidak akan diselesaikan oleh satu kekuatan yang mendikte segalanya atau oleh dua kekuatan yang membagi dunia menjadi kutub-kutub pengaruh yang saling berseberangan.
"Penting untuk mengakselerasi, secara sengaja dan penuh tekad, multipolaritas – multipolaritas yang terhubung, inklusif sejak awal, dan mampu menciptakan keseimbangan melalui kemitraan," urainya.
"Namun, multipolaritas, dengan sendirinya, tidak menjamin stabilitas atau perdamaian," tutur kepala PBB tersebut, seraya menambahkan bahwa diperlukan institusi-institusi multilateral yang kuat di mana legitimasi berakar pada tanggung jawab dan nilai-nilai bersama.
"Struktur mungkin sudah ketinggalan zaman, tetapi nilainya tidak," kata Guterres.
Nilai-nilai yang tercantum dalam Piagam PBB merupakan syarat mutlak bagi perdamaian abadi dan keadilan yang berkelanjutan, ujar Guterres. "Terlepas dari semua rintangan, PBB bertindak untuk menghidupkan nilai-nilai bersama kita. Dan kita tidak akan menyerah."
PBB bertekad memilih tindakan yang menghasilkan reaksi konkret dan positif – reaksi perdamaian, keadilan, tanggung jawab, serta kemajuan di masa-masa sulit, kata Guterres.
Laporan: Redaksi
Bagikan
Komentar
Berita Terkait

TikTok bantah tuduhan mendukung konten pro-Palestina
Indonesia
•
08 Nov 2023

OPEC+ setuju tingkatkan produksi minyak lebih dari yang diharapkan
Indonesia
•
02 Jun 2022

9 tewas, lebih dari 20 lainnya luka-luka akibat serangan pasukan paramiliter di Sudan bagian barat
Indonesia
•
15 Dec 2024

Laporan ungkap motif sebenarnya di balik kampanye misinformasi ‘Volt Typhoon’ AS
Indonesia
•
09 Jul 2024
Berita Terbaru

Iran akan anggap setiap langkah militer AS sebagai tindakan perang
Indonesia
•
30 Jan 2026

Penyelidikan pidana federal AS terhadap Ketua The Fed Jerome Powell terus bergulir
Indonesia
•
30 Jan 2026

Makin panas dengan AS, militer Iran integrasikan 1.000 ‘drone’ tempur
Indonesia
•
30 Jan 2026

PM Selandia Baru sebut negaranya tidak akan bergabung dengan Dewan Perdamaian usulan Trump
Indonesia
•
30 Jan 2026
