Misi Hodeidah akan mengurangi operasinya dan kehadiran fisiknya sambil mempersiapkan transisi fungsi-fungsi yang tersisa ke kantor utusan khusus PBB untuk Yaman.

PBB (Xinhua/Indonesia Window) – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (27/1) memperbarui mandat Misi PBB untuk Mendukung Perjanjian Hodeidah (UN Mission to Support the Hodeidah Agreement/UNMHA) untuk terakhir kalinya.

Perjanjian Hodeidah bertujuan untuk menetapkan gencatan senjata di seluruh wilayah kegubernuran dan memfasilitasi penarikan kembali pasukan secara timbal balik dari Hodeidah dan pelabuhan-pelabuhannya.

Hodeidah merupakan sebuah kota pelabuhan di pesisir Laut Merah di Yaman barat.

Resolusi 2813 memutuskan untuk memperpanjang mandat UNMHA untuk periode dua bulan terakhir hingga 31 Maret 2026. Selama periode tersebut, misi itu akan mengurangi operasinya dan kehadiran fisiknya sambil mempersiapkan transisi fungsi-fungsi yang tersisa ke kantor utusan khusus PBB untuk Yaman.

Resolusi itu selanjutnya memutuskan bahwa, mulai 1 April 2026, UNMHA akan memulai proses likuidasi. Resolusi tersebut juga meminta sekretaris jenderal PBB, setelah berkonsultasi dengan pihak-pihak Yaman, menyiapkan rencana transisi dan likuidasi untuk misi itu.

Resolusi tersebut diadopsi dengan 13 suara dukungan, sementara China dan Rusia memilih abstain.

Dewan Keamanan PBB membentuk UNMHA pada 2019 untuk mendukung implementasi perjanjian terkait kota Hodeidah dan pelabuhan-pelabuhan Hodeidah, Salif, dan Ras Issa sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Stockholm antara pemerintah Yaman dan Houthi.

Laporan: Redaksi