Situasi keamanan di RD Kongo bagian timur memburuk dengan drastis di tengah pertempuran baru yang melibatkan kelompok pemberontak Gerakan 23 Maret, yang merebut sejumlah kota utama, termasuk Goma dan Bukavu.

PBB (Xinhua/Indonesia Window) – Hampir 25 juta orang, atau lebih dari 20 persen populasi, menghadapi tingkat kerawanan pangan akut yang tinggi di Republik Demokratik (RD) Kongo, seperti diungkapkan seorang juru bicara (jubir) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu (12/11).

RD Kongo masih menjadi salah satu negara yang paling terdampak oleh kerawanan pangan, dengan situasi yang sangat parah di bagian timur, kata Stephane Dujarric, jubir sekretaris jenderal PBB, dalam sebuah taklimat harian.

Menurut analisis Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu terbaru, jumlah tersebut diproyeksikan akan meningkat menjadi hampir 27 juta orang pada paruh pertama 2026, katanya.

Dujarric mengatakan bahwa Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) masih sangat khawatir dengan serangan yang terus berlanjut terhadap warga sipil di wilayah Beni dan Lubero di Provinsi Kivu Utara dan juga di Provinsi Ituri, di mana lebih dari 1.000 orang dilaporkan tewas di dua provinsi tersebut sejak awal tahun ini.

Dampaknya terhadap layanan kesehatan sangat parah, dengan setidaknya enam fasilitas diserang sejak awal 2025 dan total setidaknya 28 fasilitas kesehatan terdampak serangan bersenjata sejak 2024, kata jubir itu.

Dia mengatakan bahwa OCHA menegaskan kembali seruannya kepada semua pihak untuk menghormati hukum humaniter internasional serta memastikan perlindungan warga sipil dan infrastruktur sipil.

Sejak Januari, situasi keamanan di RD Kongo bagian timur memburuk dengan drastis di tengah pertempuran baru yang melibatkan kelompok pemberontak Gerakan 23 Maret, yang merebut sejumlah kota utama, termasuk Goma dan Bukavu.

Badan-badan kemanusiaan mengatakan bahwa kekerasan yang meningkat telah menyebabkan ratusan ribu warga sipil mengungsi, memperparah krisis yang sudah mengerikan.

Laporan: Redaksi