Rosan Roeslani mengatakan pemerintah Arab Saudi meminta Indonesia menyiapkan pengajuan desain dan infrastruktur pada Oktober mendatang.

Jakarta (Indonesia Window) – Presiden RI Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, tentang perkembangan inisiatif strategis Indonesia terkait kepemilikan lahan di Makkah, Arab Saudi.

Laporan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 30 Juli 2025, dan hal tersebut merupakan kebijakan bersejarah yang pertama kali berlaku dalam aturan negara itu.

Rosan menyampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa laporan tersebut bersifat pembaruan dari hasil pertemuan Presiden dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).

“Sebenarnya lebih updating (memperbarui) saja ke Bapak Presiden mengenai beberapa inisiatif yang kita lakukan, dan termasuk yang saya laporkan adalah proses untuk pembelian tanah di Makkah. Karena itu akan melalui proses yang sudah dimulai oleh Royal Commission of Mekkah,” ujar Rosan kepada awak media usai pertemuan.

Menurut Rosan, kebijakan tersebut memungkinkan pihak asing memiliki lahan dengan status hak milik (freehold) di Makkah. “Undang-undang dari Arab Saudi ini diubah untuk kepemilikan, boleh dimiliki oleh pihak asing di Makkah. Jadi tanahnya itu freehold, hak milik. Untuk pertama kali ini diubah,” jelasnya.

Aturan baru tersebut akan berlaku efektif pada Januari 2026, kata Roslan, seraya menambahkan, ada delapan plot (bidang) tanah yang telah ditawarkan, dengan jarak bervariasi dari Masjidil Haram.

“Ada yang jaraknya dari satu kilo (kilometer), ada yang dua kilo, ada yang nempel. Nah kita akan mengikuti prosesnya,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga meminta Indonesia menyiapkan pengajuan desain dan infrastruktur pada Oktober mendatang, kata Rosan dengan menegaskan bahwa kesepakatan ini tidak disertai persyaratan khusus atau barter kebijakan.

“Ini karena memang waktu itu permintaan langsung dari Bapak Presiden ke Crown Prince MBS dan disetujui, sehingga proses ini sudah berjalan dan ini menjadi satu bukti nyata juga bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, insyaallah bisa terlaksana,” tegasnya.

Danantara akan memimpin proyek ini, sedangkan, terkait harga dan luasnya, kata Rosan, seraya menjelaskan bahwa setiap bidang memiliki karakteristik berbeda.

“Tiap daerah beda-beda, kisarannya itu juga berbeda-beda. Ini kan luasnya ada yang dari 25 hektare sampai di atas 80 hektare. Kalau makin besar luasnya mungkin jaraknya tidak sedekat yang misalnya hanya 15 hektare,” jelasnya.

Ia juga memastikan pembebasan dan relokasi lahan yang masih ditempati penduduk akan menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi.

“Ini adalah proyek yang sangat mulia, yang diinisiasi oleh Bapak Presiden dan insyaa Allah proses ini akan bisa berjalan dengan baik. Mohon doa restunya karena ini adalah suatu hal yang menurut kami sangat luar biasa dan memberikan benar-benar asas manfaat yang besar kepada haji, umroh kita ke depan,” ujarnya.

Laporan: Redaksi