Dewan Keamanan PBB adopsi resolusi tentang perlindungan terhadap personel kemanusiaan

Resolusi 2730 menyerukan kepada semua negara untuk menghormati dan melindungi personel kemanusiaan serta PBB dan personel terkait lainnya.

 

PBB (Xinhua) – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (24/5) mengadopsi sebuah resolusi yang menyerukan kepada semua negara untuk menghormati dan melindungi personel kemanusiaan serta PBB dan personel terkait lainnya.

Resolusi 2730 itu memperoleh 14 suara dukungan dari 15 anggota dewan. Hanya Rusia yang memilih abstain.

Resolusi tersebut juga menyerukan agar semua negara dan pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata menghormati dan menjamin ketaatan terhadap hukum humaniter internasional yang berlaku dalam segala situasi.

Resolusi ini menuntut semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk sepenuhnya mematuhi kewajiban mereka di bawah hukum internasional, termasuk hukum hak asasi manusia (HAM) internasional dan hukum humaniter internasional, serta kewajiban mereka yang berkaitan dengan penghormatan dan perlindungan terhadap personel kemanusiaan maupun PBB dan personel-personel terkait.

Resolusi ini mengutuk keras serangan dan segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender, ancaman, dan intimidasi, terhadap personel kemanusiaan dan PBB serta personel terkait dan juga tempat tinggal dan aset mereka.

Secara khusus, resolusi ini mendesak pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk menghormati prinsip-prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian dalam melakukan pertempuran dan menahan diri untuk tidak menyerang, menghancurkan, menghilangkan, atau merusak benda-benda yang sangat krusial bagi kelangsungan hidup warga sipil.

Resolusi ini menyerukan agar semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata dengan segera dan tegas mengakhiri segala bentuk penggunaan alat peledak tanpa pandang bulu yang melanggar hukum humaniter internasional, dan menekankan perlunya mengambil langkah yang tepat untuk mengurangi bahaya ini secara efektif.

Resolusi ini mengutuk keras penutupan akses kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hukum, dan perampasan benda-benda yang sangat krusial bagi kelangsungan hidup warga sipil. Resolusi ini juga mendesak semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk mengizinkan dan memfasilitasi akses bantuan kemanusiaan secara penuh, aman, cepat, dan bebas hambatan bagi semua warga sipil yang membutuhkan, serta mengedepankan keselamatan, keamanan, dan kebebasan personel kemanusiaan dan PBB serta personel terkait, juga keselamatan dan keamanan tempat tinggal dan aset mereka.

Resolusi tersebut mengutuk hoaks, manipulasi informasi, dan hasutan untuk melakukan tindak kekerasan terhadap personel kemanusiaan maupun tempat tinggal dan aset mereka, dan menyatakan kekhawatiran terkait dampak hoaks terhadap personel-personel tersebut.

Resolusi ini mendesak pelaksanaan investigasi yang bersifat penuh, cepat, netral, dan efektif di dalam yurisdiksi mereka atas pelanggaran hukum humaniter internasional dan hukum HAM internasional yang dilakukan terhadap personel kemanusiaan dan tempat tinggal serta aset mereka, dan jika perlu, mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang bertanggung jawab sesuai dengan hukum domestik dan internasional.

Lebih lanjut, resolusi ini mendesak agar pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional diadili, serta pelaksanaan kerja sama dengan pengadilan dan mahkamah domestik, regional, dan internasional.

Laporan: Redaksi