Perusahaan energi Prancis minta warga kurangi pemakaian listrik

Saat ini, fasilitas penyimpanan gas Prancis terisi 59 persen.

Jakarta (Indonesia Window) – Kepala perusahaan-perusahaan energi raksasa Prancis pada Ahad mendesak individu dan bisnis untuk segera membatasi konsumsi listrik guna menghadapi krisis energi.

“Kita perlu bekerja secara kolektif untuk mengurangi konsumsi kita untuk mendapatkan kembali ruang untuk bermanuver,” kata kepala eksekutif Engie (ENGIE.PA), EDF (EDF.PA), dan Total (TTEF.PA) dalam surat terbuka yang diterbitkan oleh surat kabar pekanan Journal du Dimanche.

Surat yang ditandatangani oleh Catherine MacGregor dari Engie, Jean-Bernard Levy dari EDF, dan Patrick Pouyanne dari TotalEnergies tersebut menyebutkan penurunan tajam dalam pengiriman gas Rusia serta terbatasnya kerja pembangkit listrik karena masalah pemeliharaan.

Prancis bermaksud untuk mengisi fasilitas penyimpanan gasnya pada awal musim gugur, kata Perdana Menteri Elisabeth Borne Kamis (23/6). Saat ini, situs penyimpanan gas negara Eropa itu terisi 59 persen.

Invasi Rusia ke Ukraina telah mengekspos ketergantungan Eropa pada gas Rusia, mendorong berbagai upaya untuk menemukan sumber energi alternatif.

Media Prancis melaporkan pada bulan Maret bahwa pemerintah sedang dalam pembicaraan dengan TotalEnergies tentang peningkatan kapasitas guna menerima LNG setelah Amerika Serikat mengatakan siap untuk meningkatkan pengiriman ke Eropa.

“Mengambil tindakan secepat musim panas ini akan memungkinkan kita untuk lebih siap pada awal musim dingin mendatang, terutama untuk menjaga cadangan gas kita,” kata para eksekutif perusahaan energi dalam surat mereka, menambahkan bahwa upaya untuk membatasi konsumsi harus “segera, kolektif dan masif”.

Mereka mengutip upaya mereka sendiri untuk menemukan sumber gas baru dan membangun terminal gas alam cair (LNG) terapung di pelabuhan utara Le Havre.

Prancis baru-baru ini memperpanjang mekanisme pengaturan harga gas hingga akhir tahun. Awalnya dijadwalkan berjalan hingga akhir Juni, sistem ini dimaksudkan untuk membatasi dampak kenaikan harga energi terhadap daya beli konsumen.

Sumber: Reuters

Laporan: Redaksi