PM baru Thailand paparkan rencana atasi masalah ekonomi dalam pidato kebijakan

Sejumlah pedagang terlihat di sebuah pasar makanan di Bangkok, Thailand, pada 30 Maret 2022. (Xinhua/Rachen Sageamsak)
Pemerintah Thailand berencana mempercepat restrukturisasi utang secara menyeluruh, terutama untuk kredit rumah dan kendaraan bermotor, mengingat utang rumah tangga di negara Asia Tenggara itu diperkirakan mencapai lebih dari 90 persen dari produk domestik bruto (PDB) mereka.
Bangkok, Thailand (Xinhua/Indonesia Window) – Perdana Menteri (PM) baru Thailand Paetongtarn Shinawatra menyampaikan pernyataan kebijakan pemerintahannya kepada parlemen pada Kamis (11/9), dengan menguraikan sejumlah rencana segera untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi negara itu dengan fokus untuk mengurangi utang rumah tangga yang tinggi dan membuka potensi pertumbuhan.Dalam pidatonya di hadapan Majelis Nasional, Paetongtarn mengatakan bahwa Pemerintah Thailand berencana mempercepat restrukturisasi utang secara menyeluruh, terutama untuk kredit rumah dan kendaraan bermotor, mengingat utang rumah tangga di negara Asia Tenggara itu diperkirakan mencapai lebih dari 90 persen dari produk domestik bruto (PDB) mereka.Dengan utang rumah tangga di Thailand yang saat ini melampaui 16 triliun baht atau sekitar 474 miliar dolar AS dan kredit macet yang terus meningkat, Paetongtarn mengatakan inisiatif tersebut bertujuan untuk membantu para debitur, baik di dalam maupun di luar sistem keuangan formal.Dia menyoroti komitmen pemerintah untuk melindungi pemilik usaha di Thailand, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM), dari persaingan yang tidak adil dari platform daring asing. UKM, yang menyumbang sekitar 35 persen dari lapangan kerja dan PDB, juga akan diberikan bantuan keuangan untuk memperkuat peran penting mereka sebagai mesin pendorong ekonomi.Menekankan perlunya membangun keyakinan dan mendorong belanja konsumen sekaligus meringankan beban keuangan dan menciptakan peluang kerja, PM baru itu mengatakan bahwa pemerintah akan mendorong janji kampanye andalannya, yaitu skema pemberian dompet digital, yang akan memprioritaskan kelompok-kelompok yang rentan dan meletakkan fondasi bagi ekonomi digital Thailand.
Perdana Menteri (PM) baru Thailand Paetongtarn Shinawatra menyampaikan pernyataan kebijakan pemerintahannya kepada parlemen di Bangkok, Thailand, pada 12 September 2024. (Xinhua/Rachen Sageamsak)
Bagikan
Komentar
Berita Terkait

Layanan kereta cepat Haramain Saudi dimulai 31 Maret
Indonesia
•
15 Mar 2021

Xi Jinping serukan kerja sama China-Singapura yang berkualitas tinggi
Indonesia
•
18 Nov 2022

Sejumlah negara Eropa desak UE bertindak lebih tegas terhadap Israel
Indonesia
•
31 Aug 2025

Saudi buka penerbangan internasional akhir Maret 2021
Indonesia
•
28 Jan 2021
Berita Terbaru

Jepang akan pilih PM pada 18 Februari usai pemilu
Indonesia
•
13 Feb 2026

Kremlin sebut tekanan AS buat Kuba krisis BBM
Indonesia
•
13 Feb 2026

Laporan Keamanan Munich peringatkan kehancuran tatanan internasional di tengah perubahan kebijakan AS
Indonesia
•
13 Feb 2026

Khamenei beri pengampunan massal di Iran, kecuali untuk kasus kerusuhan terbaru
Indonesia
•
13 Feb 2026
