Pemerintah targetkan “stunting” turun 14 persen pada 2024

Pemerintah targetkan “stunting” turun 14 persen pada 2024
Ilustrasi. Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan jumlah kasus "stunting"atau pengerdilan menjadi 14 persen pada 2024. (Photo by Yannis H on Unsplash)

Jakarta (Indonesia Window) – Di tengah pandemik COVID-19, pemerintah tetap memprioritaskan penurunan jumlah kasus stunting atau pengerdilan menjadi 14 persen pada 2024.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai sehingga menyebabkan tubuh menjadi kerdil.

Saat menyampaikan pernyataan di Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu (5/8), Menteri Kesehatan (Menkes) Dr. Terawan Agus Putranto mengatakan pemerintah tetap bekerja dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mengatasi pandemik COVID-19, sekaligus menyukseskan program-program penurunan stunting.

Dia menambahkan, sesuai arahan presiden, program penurunan stunting akan difokuskan di 10 daerah, kemudian 10 provinsi dengan mengoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga terkait, salah satunya adalah Kemeterian Sosial.

Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara, menjelaskan bahwa perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat jelas terkait percepatan penanggulangan stunting dengan target penurunan menjadi 14 persen di 2024.

Menurut dia, beberapa program Kementerian Sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) juga mencakup komponen kesehatan tentang penanganan stunting yang dapat terus disinergikan dengan program Kementerian Kesehatan.

Kemensos dan Kemenkes dapat saling mendukung dalam menyediakan materi pelatihan secara daring kepada para pendamping keluarga penerima manfaat PKH guna meningkatkan kemampuan mereka saat menjalankan program, kata mensos.

Program lainnya dari Kemensos adalah Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Kami juga mengusulkan antara lain menambah produk susu sebagai salah satu bahan makanan di program Kartu Sembako atau BPNT untuk memberikan tambahan gizi, khususnya bagi keluarga penerima manfaat yang terdapat ibu hamil dan anak usia dini,” imbuh mensos.

Arahan presiden

Saat memimpin rapat terbatas (Ratas) di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu (5/8), Presiden Jokowi menyampaikan empat arahan percepatan penurunan angka stunting.

“Data yang saya miliki menunjukkan ada perbaikan dalam prevalensi stunting dari 37 persen pada 2013 menjadi 27,6 persen pada 2019,” katanya.

Menurut presiden, penurunan tersebut cukup bagus, namun perlu upaya untuk menurunkan angka stunting lebih cepat lagi.

“Kita harus menurunkan lebih cepat lagi dan target kita harus bisa turun menjadi 14 persen,” jelas presiden, seraya menyampaikan beberapa arahan terkait hal tersebut

Presiden memerintahkan agar program penurunan angka stunting difokuskan di 10 provinsi yang memiliki prevalensi kasus tertinggi, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

“Untuk itu, saya minta Menteri Dalam Negeri menyampaikan kepada gubernur, bupati, wali kota sampai ke kepala desa, terutama di 10 provinsi tersebut agar betul-betul bisa berkonsentrasi dan fokus pada penurunan stunting,” ujar presiden.

Selanjutnya, presiden meminta agar akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi di bawah lima tahun (balita) di Puskesmas dan Posyandu tetap tersedia di tengah pandemik.

“Untuk memberikan makanan tambahan bagi ibu hamil, dan suplemen, vitamin A bagi ibu yang menyusui, serta makanan pendamping ASI,” imbuh presiden.

Sementara arahan berikutnya, presiden meminta agar promosi, edukasi, dan sosialisasi kepada ibu-ibu hamil dan keluarga harus terus digencarkan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai stunting dan upaya pencegahannya.

“Saya minta agar melibatkan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat RT dan RW, serta relawan, agar ini menjadi gerakan bersama di masyarakat,” jelas presiden.

Selanjutnya dia meminta agar upaya penurunan angka stunting juga dikaitkan dengan program perlindungan sosial.

“Terutama PKH, BPNT, dan pembangunan infrastruktur dasar agar menjangkau keluarga-keluarga yang tidak mampu,” kata presiden.

Data dari Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat pada Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa angka kematian ibu di Indonesia sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup pada 2015, sementara 27,7 persen balita di tanah air mengalami stunting pada 2019.

Pada 2020, pemerintah menargetkan angka prevalensi stunting menjadi 24,1 persen yang mencakup 260 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Laporan: Redaksi

Berkomentar?

Please enter your comment!
Please enter your name here