Pemerintah anggarkan 2.708,7 triliun rupiah dalam RAPBN 2022

Pemerintah anggarkan 2.708,7 triliun rupiah dalam RAPBN 2022
Presiden Joko Widodo menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangan di depan Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI di Jakarta, Senin (16/8/2021). (Sekretariat Presiden RI)

Jakarta (Indonesia Window) – Pemerintah berencana mengalokasikan anggaran sebesar 2.708,7 triliun rupiah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022, yang meliputi belanja perintah pusat sebesar 1.938,3 trilliun rupiah, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar 770,4 triliun rupiah.

Anggaran tersebut ditujukan untuk sejumlah hal, seperti kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur.

Rancangan anggaran tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangan di depan Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI di Jakarta, Senin.

“Anggaran kesehatan direncanakan sebesar 255,3 triliun rupiah, atau 9,4 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional),” jelas kepala negara.

Pemerintah memfokuskan anggaran untuk mengantisipasi risiko dampak COVID-19, membenahi fasilitas layanan kesehatan, meningkatkan ketahanan kesehatan, meningkatkan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta mengembangkan teknologi informasi dalam layanan kesehatan.

“Kita harus bisa memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan Indonesia. Kita harus mampu membangun produksi vaksin sendiri dan mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif,” tegas presiden.

Selanjutnya, pemerintah juga akan menjaga kesinambungan dan meningkatkan kualitas layanan JKN, serta melakukan percepatan penurunan kasus kekerdilan dengan memperkuat sinergi berbagai institusi.

Untuk perlindungan sosial, lanjut Presiden Jokowi, pemerintah mengalokasikan sebesar 427,5 triliun rupiah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan, yang diharapkan dapat memotong rantai kemiskinan.

Selain itu, dia menambahkan bahwa Indonesia harus dapat memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Oleh karena itu, pembangunan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi agenda prioritas pemerintah.

Anggaran yang disiapkan untuk sektor pendidikan adalah sebesar 541,7 triliun rupiah.

“Kita harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa,” ujar kepala negara.

Pemerintah juga akan menganggarkan 384,8 triliun rupiah untuk pembangunan infrastruktur.

Guna mendukung target pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran pendanaan atau blended finance akan terus dilakukan pemerintah.

“Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi,” ujar Jokowi.

Laporan: Redaksi

Berkomentar?

Please enter your comment!
Please enter your name here