Partai-partai oposisi Korea Selatan telah mengajukan rancangan undang-undang untuk menunjuk penasihat khusus dan menyelidiki dugaan korupsi politik yang melibatkan presiden yang dimakzulkan, Yoon Suk-yeol, dan istrinya, Kim Keon-hee.

Seoul, Korea Selatan (Xinhua/Indonesia Window) – Partai-partai oposisi Korea Selatan (Korsel) pada Selasa (11/2) mengajukan rancangan undang-undang (RUU) untuk menunjuk penasihat khusus dan menyelidiki dugaan korupsi politik yang melibatkan presiden yang dimakzulkan, Yoon Suk-yeol, dan istrinya, Kim Keon-hee.

Partai oposisi utama yang berhaluan liberal, Partai Demokrat, dan lima partai kecil lainnya mengajukan RUU tersebut agar jaksa independen dapat menyelidiki dugaan bahwa Yoon dan Kim terlibat dalam manipulasi opini publik yang ilegal selama pemilihan presiden 2022, yang membuat Yoon terpilih sebagai presiden.

Menyebut dirinya broker politik, Myung Tae-kyun, dicurigai menyediakan jajak pendapat palsu dan gratis sebagai imbalan atas berbagai kepentingan, seperti campur tangannya dalam pencalonan kandidat anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party/PPP) yang berkuasa.

Yoon dan Kim diyakini telah secara ilegal mengintervensi pencalonan kandidat dari partai yang berkuasa untuk pemilihan lokal dan pemilihan sela pada 2022 serta pemilihan parlemen pada 2024.

Myung didakwa dalam penahanan pada 3 Desember tahun lalu ketika Yoon mengumumkan darurat militer, tetapi dicabut oleh Majelis Nasional yang dipimpin oleh partai oposisi beberapa jam kemudian.

Partai Demokrat memperkirakan bahwa dakwaan Myung mungkin telah memicu pemberlakuan darurat militer oleh Yoon.

Laporan: Redaksi