Komentar - Standar ganda AS? Dari olahraga hingga WTO, aturan internasional dinilai diterapkan secara selektif

Wasit Raphael Claus (depan) mengeluarkan kartu merah untuk Folarin Balogun dari Amerika Serikat (AS) dalam pertandingan babak 32 besar antara AS melawan Bosnia dan Herzegovina di ajang Piala Dunia FIFA 2026 di San Francisco Bay Area Stadium di San Francisco, AS, pada 1 Juli 2026. (Xinhua/Cao Can)

Beijing, China (Xinhua/Indonesia Window) – Amerika Serikat (AS) telah lama memperlakukan aturan internasional sebagai sesuatu yang bersifat opsional alih-alih mengikat, yang dipatuhi ketika menguntungkan, tetapi diabaikan ketika dianggap tidak sesuai kepentingan.

Upaya terbaru Presiden AS Donald Trump untuk memengaruhi sebuah ajang olahraga internasional menjadi ilustrasi sempurna dari perilaku standar ganda tersebut.

Insiden itu sendiri tidak sepenting alasan yang mendasarinya. Aturan memperoleh legitimasi melalui konsistensi dan ketidakberpihakan, bukan melalui pengaruh pihak-pihak yang berupaya mendapatkan pengecualian. Begitu keputusan mulai dibentuk oleh tekanan politik alih-alih prosedur yang telah ditetapkan, kepercayaan terhadap sistem secara keseluruhan pun mulai terkikis.

Pola ini jauh melampaui dunia olahraga. AS telah lama mengeklaim dirinya sebagai penjaga ‘tatanan internasional berbasis aturan,’ tetapi rekam jejaknya menunjukkan adanya standar ganda yang mencolok.

Negara tersebut dengan gigih menegakkan aturan yang menguntungkan kepentingannya, tetapi menuntut pengecualian, mengubah ketentuan, atau bahkan mengabaikan sistem ketika aturan yang sama menjadi beban bagi kepentingannya.

Dengan melumpuhkan mekanisme penyelesaian sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sembari menuduh pihak lain melakukan pelanggaran perdagangan, serta dengan memberlakukan tarif sepihak dan sanksi ekstrateritorial di luar kerangka kerja multilateral, Washington telah berulang kali menunjukkan bahwa aturan diterapkan secara selektif, bukan secara universal.

Tatanan dunia tidak akan dapat bertahan jika negara-negara kuat merasa memiliki hak untuk membengkokkan atau mengabaikan aturan sesuka hati. Kredibilitas suatu sistem tidak bergantung pada pengaruh anggota terkuatnya, melainkan pada penerapan prinsip-prinsipnya secara tidak memihak bagi semua pihak.

Peraturan hanya memiliki makna jika ditegakkan dengan adil. Ketika pengecualian menjadi hak istimewa bagi aktor-aktor hegemonik, kerangka kerja tersebut berhenti berfungsi sebagai tatanan berbasis aturan, melainkan kembali menjadi sistem yang ditentukan oleh kekuatan semata.

Laporan: Redaksi

Bagikan

Komentar

Berita Terkait