Kelompok antiperang Jepang khawatir Okinawa akan kembali jadi medan perang

Orang-orang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa di Okinawa, Jepang, pada 15 Mei 2022. (Xinhua/Zhang Xiaoyu)
Kelompok antipangkalan dan antiperang dari seantero Prefektur Okinawa Jepang menggelar seminar di Tokyo, mengungkapkan kekhawatiran dan keraguan mengenai ekspansi militer pemerintah di Okinawa dan kepulauan barat daya.
Tokyo, Jepang (Xinhua/Indonesia Window) – Kelompok antipangkalan dan antiperang dari seantero Prefektur Okinawa Jepang menggelar seminar di Tokyo, mengungkapkan kekhawatiran dan keraguan mengenai ekspansi militer pemerintah di Okinawa dan kepulauan barat daya.Lebih dari 230 orang menghadiri acara tersebut pada Jumat (14/11), termasuk anggota parlemen Jepang dan Majelis Prefektur Okinawa serta perwakilan warga dari berbagai wilayah Okinawa, menyuarakan ketidakpuasan yang kuat dan keprihatinan mendalam mereka mengenai lingkungan keamanan di Okinawa dan seluruh Kepulauan Ryukyu kepada pemerintah Jepang.Mizuho Fukushima, ketua Partai Sosial Demokrat Jepang, mengatakan bahwa pandangan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi tentang "kontingensi Taiwan" sebagai "situasi yang mengancam kelangsungan hidup" sama sekali tidak logis. Saat ini, tidak hanya Okinawa, tetapi juga Kyushu, Jepang bagian barat, dan bahkan seluruh Jepang, sedang menghadapi tren menjadi benteng militer. Masyarakat Jepang harus, dalam keadaan apa pun, mencegah perang dan menghentikan kebijakan berbahaya ini.Mantan wali kota Ginowan di Okinawa yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (House of Councillors) Jepang Yoichi Iha mengkritik pemerintah Jepang karena memicu "situasi kritis," meningkatkan ketergantungan pada pangkalan militer Amerika Serikat (AS), dan mempercepat ekspansi militer.Yukako Sonan, perwakilan kelompok warga dari Pulau Miyako di Okinawa, kepada Xinhua mengatakan bahwa fasilitas sipil dan fasilitas militer Pasukan Bela Diri (Self-Defense Forces/SDF) Jepang seringkali berdekatan di pulau-pulau kecil, sehingga sulit untuk membedakannya dengan jelas. Jika terjadi konflik, masyarakat umum pasti akan terdampak.Para peserta menyebut kepulauan barat daya dan wilayah lainnya berisiko terseret ke garis depan perang, dan sangat penting untuk mencegah situasi keamanan regional agar tidak semakin memburuk.Laporan: RedaksiBagikan
Komentar
Berita Terkait

Bentrokan di perbatasan Thailand-Kamboja berlanjut, telan korban dari kedua pihak
Indonesia
•
26 Jul 2025

Payung konvertibel teduhkan 228.000 jamaah di Masjid Nabawi Madinah
Indonesia
•
12 Apr 2022

Dewan Keamanan PBB adopsi resolusi tentang perlindungan terhadap personel kemanusiaan
Indonesia
•
26 May 2024

Sebanyak 55 ekor badak dan 2 ekor gajah diburu di Namibia sejak Januari
Indonesia
•
07 Oct 2022
Berita Terbaru

Iran akan anggap setiap langkah militer AS sebagai tindakan perang
Indonesia
•
30 Jan 2026

Nilai mata uang Iran anjlok ke level terendah dalam sejarah di tengah tekanan ekonomi
Indonesia
•
29 Jan 2026

Aktivis AS berencana gelar aksi protes kedua, tuntut agen federal hengkang dari Minnesota
Indonesia
•
29 Jan 2026

Badan Pangan PBB akan hentikan operasi di wilayah Yaman yang dikuasai Houthi, akhiri kontrak 360 pegawai
Indonesia
•
29 Jan 2026
