
Kelompok antiperang Jepang khawatir Okinawa akan kembali jadi medan perang

Orang-orang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa di Okinawa, Jepang, pada 15 Mei 2022. (Xinhua/Zhang Xiaoyu)
Kelompok antipangkalan dan antiperang dari seantero Prefektur Okinawa Jepang menggelar seminar di Tokyo, mengungkapkan kekhawatiran dan keraguan mengenai ekspansi militer pemerintah di Okinawa dan kepulauan barat daya.
Tokyo, Jepang (Xinhua/Indonesia Window) – Kelompok antipangkalan dan antiperang dari seantero Prefektur Okinawa Jepang menggelar seminar di Tokyo, mengungkapkan kekhawatiran dan keraguan mengenai ekspansi militer pemerintah di Okinawa dan kepulauan barat daya.Lebih dari 230 orang menghadiri acara tersebut pada Jumat (14/11), termasuk anggota parlemen Jepang dan Majelis Prefektur Okinawa serta perwakilan warga dari berbagai wilayah Okinawa, menyuarakan ketidakpuasan yang kuat dan keprihatinan mendalam mereka mengenai lingkungan keamanan di Okinawa dan seluruh Kepulauan Ryukyu kepada pemerintah Jepang.Mizuho Fukushima, ketua Partai Sosial Demokrat Jepang, mengatakan bahwa pandangan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi tentang "kontingensi Taiwan" sebagai "situasi yang mengancam kelangsungan hidup" sama sekali tidak logis. Saat ini, tidak hanya Okinawa, tetapi juga Kyushu, Jepang bagian barat, dan bahkan seluruh Jepang, sedang menghadapi tren menjadi benteng militer. Masyarakat Jepang harus, dalam keadaan apa pun, mencegah perang dan menghentikan kebijakan berbahaya ini.Mantan wali kota Ginowan di Okinawa yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (House of Councillors) Jepang Yoichi Iha mengkritik pemerintah Jepang karena memicu "situasi kritis," meningkatkan ketergantungan pada pangkalan militer Amerika Serikat (AS), dan mempercepat ekspansi militer.Yukako Sonan, perwakilan kelompok warga dari Pulau Miyako di Okinawa, kepada Xinhua mengatakan bahwa fasilitas sipil dan fasilitas militer Pasukan Bela Diri (Self-Defense Forces/SDF) Jepang seringkali berdekatan di pulau-pulau kecil, sehingga sulit untuk membedakannya dengan jelas. Jika terjadi konflik, masyarakat umum pasti akan terdampak.Para peserta menyebut kepulauan barat daya dan wilayah lainnya berisiko terseret ke garis depan perang, dan sangat penting untuk mencegah situasi keamanan regional agar tidak semakin memburuk.Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

Masjid Nabawi dibuka kembali dengan kapasitas 40 persen
Indonesia
•
31 May 2020

PM Kurti: Negara Muslim yang tak akui Kosovo buat kesalahan besar (2 dari 2 tulisan)
Indonesia
•
17 Feb 2022

PM Australia sebut Netanyahu sengaja “pungkiri" penderitaan warga Gaza
Indonesia
•
13 Aug 2025

Mesir sebut kesepakatan gas dengan Israel murni bersifat komersial, tegaskan kembali posisinya terkait Palestina
Indonesia
•
19 Dec 2025


Berita Terbaru

Analisis – Netanyahu tolak rencana damai Gaza, Israel tetap pertahankan pasukan dan lanjutkan serangan
Indonesia
•
12 Aug 2026

Standar darurat 15 liter, 1,3 juta warga Palestina hanya dapat kurang dari 6 liter air
Indonesia
•
12 Aug 2026

AS cabut lebih dari 175.000 visa sejak Trump kembali menjabat
Indonesia
•
11 Aug 2026

Kolombia diguncang gempa bermagnitudo 7,4, korban tembus 111 orang
Indonesia
•
11 Aug 2026
