
Presiden Iran sebut negaranya tidak pernah berupaya kembangkan senjata nuklir

Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Kamis (6/2/2025) menekankan bahwa negaranya tidak pernah berupaya mengembangkan senjata nuklir. (Xinhua)
Iran tidak pernah berupaya mengembangkan senjata nuklir, diperkuat oleh pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang secara eksplisit menyatakan hal ini dengan mengeluarkan fatwa (keputusan agama).
Teheran, Iran (Xinhua/Indonesia Window) – Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Kamis (6/2) menekankan bahwa negaranya tidak pernah berupaya mengembangkan senjata nuklir.Pernyataan itu disampaikan oleh Pezeshkian di Teheran dalam sebuah upacara untuk memperingati 46 tahun kemenangan Revolusi Islam Iran pada 1979, menurut sebuah pernyataan dari kantornya. Upacara itu dihadiri oleh para duta besar asing dan perwakilan organisasi internasional di ibu kota Iran.Pezeshkian mengatakan, "Kami tidak berupaya (mengembangkan) senjata nuklir. Pemimpin (Tertinggi) Iran (Ali Khamenei) secara eksplisit menyatakan hal ini dengan mengeluarkan fatwa (keputusan agama)."Membuktikan jika Iran tidak berniat mengembangkan senjata nuklir sama sekali tidak sulit, imbuhnya. Dia lalu mengatakan, "Mereka (para inspektur) sejauh ini telah datang dan menyelidikinya kapan pun mereka mau, dan mulai sekarang, dapat datang dan memeriksanya lagi ratusan kali. Kami tidak akan pernah berupaya mengembangkan senjata nuklir."Pernyataan itu muncul usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa (4/2) mengambil langkah eksekutif untuk memulihkan kampanye "tekanan maksimum" terhadap Iran, yang bertujuan untuk mencegah negara tersebut memperoleh senjata nuklir.Pada Rabu (5/2) malam waktu setempat, Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi mengatakan di platform media sosial X bahwa "apa yang disebut tekanan maksimum adalah pengalaman yang gagal," seraya memperingatkan mengulangi hal ini hanya akan menyebabkan "perlawanan maksimum" dari Iran.Iran menandatangani perjanjian nuklir, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA), dengan sejumlah negara besar dunia pada Juli 2015, yang sepakat untuk membatasi aktivitas nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi.Namun, AS menarik diri dari perjanjian tersebut pada Mei 2018 dan memberlakukan kembali sanksi, sehingga mendorong Iran untuk mengurangi beberapa komitmen nuklirnya.Berbagai upaya untuk mengaktifkan kembali JCPOA dimulai pada April 2021 di Wina, Austria. Meskipun telah melewati beberapa putaran negosiasi, tidak ada kemajuan substansial yang dilaporkan sejak perundingan terakhir pada Agustus 2022.Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

Bahas pendanaan untuk Israel, sidang Senat AS berulang kali diinterupsi pengunjuk rasa
Indonesia
•
02 Nov 2023

Partisipasi Xi Jinping dalam KTT China-Arab pertama jadi tonggak sejarah penting
Indonesia
•
08 Dec 2022

Analisis – Akankah aliansi oposisi baru Israel ‘Together’ patahkan dominasi Netanyahu dalam politik Israel?
Indonesia
•
30 Apr 2026

Presiden Bulgaria tolak pimpin delegasi negaranya di KTT NATO
Indonesia
•
30 Jun 2024


Berita Terbaru

Badan Maritim PBB hentikan evakuasi setelah serangan di Teluk Oman, 11.000 pelaut terjebak di Selat Hormuz
Indonesia
•
26 Jun 2026

Iran desak AS hentikan interpretasi yang bertentangan dengan MoU perdamaian
Indonesia
•
26 Jun 2026

Arab Saudi tangguhkan perjalanan ke tiga negara Afrika, cegah penyebaran Ebola
Indonesia
•
26 Jun 2026

Oman tegaskan Selat Hormuz tak akan kenakan biaya transit, jamin navigasi tetap aman
Indonesia
•
26 Jun 2026
