
Presiden Iran sebut negaranya tidak pernah berupaya kembangkan senjata nuklir

Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Kamis (6/2/2025) menekankan bahwa negaranya tidak pernah berupaya mengembangkan senjata nuklir. (Xinhua)
Iran tidak pernah berupaya mengembangkan senjata nuklir, diperkuat oleh pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang secara eksplisit menyatakan hal ini dengan mengeluarkan fatwa (keputusan agama).
Teheran, Iran (Xinhua/Indonesia Window) – Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Kamis (6/2) menekankan bahwa negaranya tidak pernah berupaya mengembangkan senjata nuklir.Pernyataan itu disampaikan oleh Pezeshkian di Teheran dalam sebuah upacara untuk memperingati 46 tahun kemenangan Revolusi Islam Iran pada 1979, menurut sebuah pernyataan dari kantornya. Upacara itu dihadiri oleh para duta besar asing dan perwakilan organisasi internasional di ibu kota Iran.Pezeshkian mengatakan, "Kami tidak berupaya (mengembangkan) senjata nuklir. Pemimpin (Tertinggi) Iran (Ali Khamenei) secara eksplisit menyatakan hal ini dengan mengeluarkan fatwa (keputusan agama)."Membuktikan jika Iran tidak berniat mengembangkan senjata nuklir sama sekali tidak sulit, imbuhnya. Dia lalu mengatakan, "Mereka (para inspektur) sejauh ini telah datang dan menyelidikinya kapan pun mereka mau, dan mulai sekarang, dapat datang dan memeriksanya lagi ratusan kali. Kami tidak akan pernah berupaya mengembangkan senjata nuklir."Pernyataan itu muncul usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa (4/2) mengambil langkah eksekutif untuk memulihkan kampanye "tekanan maksimum" terhadap Iran, yang bertujuan untuk mencegah negara tersebut memperoleh senjata nuklir.Pada Rabu (5/2) malam waktu setempat, Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi mengatakan di platform media sosial X bahwa "apa yang disebut tekanan maksimum adalah pengalaman yang gagal," seraya memperingatkan mengulangi hal ini hanya akan menyebabkan "perlawanan maksimum" dari Iran.Iran menandatangani perjanjian nuklir, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA), dengan sejumlah negara besar dunia pada Juli 2015, yang sepakat untuk membatasi aktivitas nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi.Namun, AS menarik diri dari perjanjian tersebut pada Mei 2018 dan memberlakukan kembali sanksi, sehingga mendorong Iran untuk mengurangi beberapa komitmen nuklirnya.Berbagai upaya untuk mengaktifkan kembali JCPOA dimulai pada April 2021 di Wina, Austria. Meskipun telah melewati beberapa putaran negosiasi, tidak ada kemajuan substansial yang dilaporkan sejak perundingan terakhir pada Agustus 2022.Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

China desak Korsel tangani dan kelola isu THAAD dengan baik
Indonesia
•
14 Jan 2023

Trump hapus temuan penting yang jadi dasar regulasi iklim AS
Indonesia
•
14 Feb 2026

Rusia mundur dari Stasiun Luar Angkasa Internasional
Indonesia
•
02 May 2022

China dukung Komoro mainkan peran lebih besar dalam urusan regional dan internasional
Indonesia
•
10 Dec 2022


Berita Terbaru

Analisis – Netanyahu tolak rencana damai Gaza, Israel tetap pertahankan pasukan dan lanjutkan serangan
Indonesia
•
12 Aug 2026

Standar darurat 15 liter, 1,3 juta warga Palestina hanya dapat kurang dari 6 liter air
Indonesia
•
12 Aug 2026

AS cabut lebih dari 175.000 visa sejak Trump kembali menjabat
Indonesia
•
11 Aug 2026

Kolombia diguncang gempa bermagnitudo 7,4, korban tembus 111 orang
Indonesia
•
11 Aug 2026
