Pembatasan dan praktik koersif Israel terhadap warga Gaza kian memperdalam kebutuhan akan bantuan kemanusiaan, termasuk layanan psikososial.

PBB (Xinhua/Indonesia Window) – Pembatasan dan praktik koersif Israel terhadap warga Gaza kian memperdalam kebutuhan akan bantuan kemanusiaan, termasuk layanan psikososial, kata badan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (12/5).

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengatakan mitra-mitranya di Gaza, yang mengoperasikan saluran telepon bebas pulsa, melaporkan peningkatan 14 persen dalam sesi konseling jarak jauh antara Maret hingga April tahun ini. Mereka mengadakan lebih dari 9.600 sesi konseling pada bulan lalu.

"Peningkatan ini sangat terlihat pada kasus-kasus yang melibatkan kemunculan niat untuk bunuh diri, yang naik 90 persen," kata OCHA. "Ada juga peningkatan 46 persen dalam konseling terkait kekerasan fisik berbasis gender dan peningkatan 34 persen dalam konseling untuk kecemasan dan ketakutan."

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan lebih dari 43.000 orang mengalami cedera yang berpotensi mengubah hidup mereka, termasuk cedera tulang belakang, cedera otak traumatis berat, luka bakar berat, dan amputasi anggota tubuh. WHO juga memperkirakan sekitar 53.000 cedera membutuhkan rehabilitasi jangka panjang. Satu dari lima orang yang diamputasi adalah anak-anak, kata WHO.

WHO menyatakan bahwa meskipun ketersediaan layanan rehabilitasi telah meningkat sejak September 2025, kapasitasnya masih di bawah level sebelum Oktober 2023. Saat ini, tidak ada fasilitas rehabilitasi yang berfungsi penuh, dan lebih dari 400 pasien berada dalam daftar tunggu untuk perawatan rawat inap khusus.

Di Tepi Barat, OCHA mengatakan buldoser yang dioperasikan oleh pemukim Israel pada Jumat (8/5) menghancurkan bangunan milik komunitas pengungsi Palestina di Arab al Khouli di Kegubernuran Qalqiliya, yang sebelumnya ditinggali oleh lebih dari 20 rumah tangga. Setelah serangan berulang dari para pemukim Israel, anggota komunitas itu meninggalkan tempat tersebut pada 27 Februari.

"Ini adalah salah satu dari 45 komunitas Palestina yang mengungsi sepenuhnya sejak 2023 akibat serangan pemukim yang berulang dan pembatasan akses terkait," kata kantor kemanusiaan tersebut.

OCHA mengatakan lebih dari 60 persen pengungsian tahun ini, yang berkaitan dengan serangan pemukim dan pembatasan akses terkait, terjadi di wilayah Lembah Yordania.

Warga Palestina di Tepi Barat harus dilindungi, sebagaimana diwajibkan oleh hukum, dan pelaku pelanggaran harus dimintai pertanggungjawaban, kata OCHA.

Laporan: Redaksi