Fokus Berita – PBB sebut krisis kemanusiaan memburuk di Lebanon, Gaza, dan Tepi Barat seiring berlanjutnya konflik Timur Tengah

Seorang anak Palestina terlihat di dekat tenda-tenda pengungsi di barat Gaza City pada 19 Februari 2026. (Xinhua/Rizek Abdeljawad)

Gangguan pada rute transportasi utama global menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman pasokan krusial.

 

PBB (Xinhua/Indonesia Window) – Badan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (2/4) mengatakan situasi di seluruh Timur Tengah semakin memburuk dengan cepat, ditandai dengan meluasnya pengungsian, meningkatnya korban sipil, dan hambatan serius terhadap operasional bantuan.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/OCHA) menyatakan lebih dari 1,1 juta warga Lebanon telah mengungsi, seiring dengan perintah pengungsian yang terus meluas ke wilayah-wilayah baru.

OCHA menyebutkan hampir 15 persen wilayah Lebanon telah terdampak oleh perintah pengungsian selama sebulan terakhir. Meskipun banyak keluarga mengungsi ke tempat penampungan massal, rumah kerabat, atau permukiman informal, sebagian lainnya tetap bertahan di daerah-daerah terdampak dan sangat membutuhkan bantuan darurat.

Separuh dari fasilitas kesehatan yang didukung oleh Dana Kependudukan PBB (UNFPA) di wilayah-wilayah yang terdampak konflik terpaksa ditutup akibat kekerasan. Banyak tenaga kesehatan yang juga turut mengungsi. Rumah sakit dan pusat layanan kesehatan primer yang masih beroperasi sudah kewalahan dan kekurangan tenaga medis.

Para mitra kemanusiaan terus berupaya mempertahankan layanan-layanan esensial sebisa mungkin. UNFPA telah mengerahkan sembilan unit kesehatan keliling di seluruh Lebanon, yang menyediakan layanan kesehatan ibu dan perawatan obstetri darurat di tempat penampungan kolektif. Unit-unit tersebut juga memberikan dukungan psikososial, perawatan bagi penyintas kekerasan seksual, serta pendistribusian perlengkapan kebersihan pribadi dan kebutuhan pokok bagi ibu hamil dan ibu yang baru melahirkan.

Namun, OCHA mengatakan bahwa respons kemanusiaan saat ini sedang menghadapi kendala logistik yang semakin besar. Gangguan pada rute transportasi utama global menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman pasokan krusial. Meskipun lembaga-lembaga bantuan sedang berupaya mengalihkan rute pengiriman dan mengamankan jalur pasokan alternatif, kesenjangan yang signifikan tetap terjadi karena kebutuhan terus melonjak tajam.

Kantor tersebut kembali menyerukan kepada komunitas internasional untuk segera melakukan deeskalasi permusuhan, melindungi warga sipil, fasilitas kesehatan, dan pekerja kemanusiaan, serta memastikan akses kemanusiaan secara penuh dan tanpa hambatan, terutama ke Lebanon selatan, dan menyediakan pendanaan darurat guna memenuhi kebutuhan yang terus meningkat dengan cepat.

Pasukan penjaga perdamaian PBB di sepanjang Garis Biru, yang dikenal sebagai UNIFIL, menggambarkan situasi tersebut sebagai kondisi yang suram dan memprihatinkan.

UNIFIL menyatakan Pasukan Pertahanan Israel (Israel Defense Forces/IDF) memperluas infiltrasi mereka ke arah barat, dengan adanya laporan mengenai pengerahan tank dan bentrokan di Sektor Barat, sekitar 12 kilometer di utara Garis Biru.

Di Gaza, OCHA mengatakan bahwa kebutuhan kemanusiaan terus melampaui kapasitas yang dapat disediakan oleh organisasi-organisasi bantuan. Saat ini, hanya ada satu perlintasan yang dibuka untuk masuknya kargo ke Jalur Gaza.

Terkait ketahanan pangan, badan-badan PBB dan para mitranya melaporkan bahwa pendistribusian untuk Maret telah selesai dilaksanakan, menjangkau setiap dua keluarga dengan jatah pangan yang mencakup setengah dari kebutuhan kalori minimum.

Mitra bantuan PBB juga menyajikan hampir 1,5 juta porsi makanan setiap hari dan memproduksi sekitar 130.000 paket roti seberat dua kilogram per hari. Kendati demikian, OCHA mengatakan bahwa jumlah tersebut masih belum mencukupi. Terbatasnya akses masuk barang-barang komersial, terutama gas masak, terus menghambat penyiapan makanan, sehingga memaksa hampir separuh rumah tangga untuk mengandalkan metode memasak yang tidak aman, seperti membakar sampah.

Di sektor kesehatan, OCHA menyatakan bahwa tim medis darurat yang didukung PBB telah memberikan sekitar 23.000 konsultasi di seluruh Gaza selama pekan terakhir Maret. Namun, keterlambatan yang terus berlanjut dalam proses pemeriksaan peralatan medis dan bedah spesialis membatasi kemampuan untuk memberikan perawatan yang kompleks.

Terkait tempat penampungan, kantor tersebut mengatakan mayoritas populasi Gaza masih berada dalam pengungsian, dan bantuan yang diberikan sebagian besar terbatas pada solusi jangka pendek. Dukungan hunian yang lebih tahan lama bergantung pada masuknya material yang sulit mendapatkan persetujuan, termasuk peralatan yang diperlukan untuk membersihkan puing-puing dan amunisi yang belum meledak atau memperbaiki rumah-rumah yang rusak.

Selama pekan terakhir Maret, mitra-mitra kemanusiaan membantu hampir 14.000 keluarga dengan mendistribusikan terpal dan peralatan rumah tangga, memprioritaskan mereka yang terdampak banjir akibat hujan badai baru-baru ini.

Di sektor pendidikan, hujan yang turun pekan lalu merusak setidaknya 15 ruang belajar sementara, yang mengakibatkan terganggunya kegiatan belajar mengajar bagi sekitar 20.000 murid. UNICEF dan para mitranya terus berupaya mendirikan tenda-tenda belajar khusus serta mendistribusikan alat tulis dan bahan-bahan rekreasi bagi anak-anak.

Di Tepi Barat, data OCHA menunjukkan bahwa kekerasan melonjak sejak eskalasi regional dimulai pada 28 Februari. Dua pertiga dari total kematian warga Palestina yang tercatat pada kuartal pertama (Q1) tahun ini terjadi setelah tanggal tersebut. Selain itu, empat wanita Palestina dilaporkan tewas akibat hantaman amunisi yang jatuh dalam serangan rudal Iran.

Kantor itu juga melaporkan adanya lebih dari 200 serangan pemukim pada Maret yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa atau kerusakan properti, yang berdampak pada lebih dari 100 komunitas Palestina.

OCHA mengatakan bahwa warga Palestina harus dilindungi, para pelaku serangan yang melanggar hukum harus dimintai pertanggungjawaban, serta kebijakan-kebijakan yang memicu pengungsian, ketidakamanan, dan kebutuhan kemanusiaan harus diubah. 

Laporan: Redaksi

Bagikan

Komentar

Berita Terkait