
AS veto resolusi DK PBB yang tuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza

Para perwakilan memberikan suara mengenai rancangan resolusi saat pertemuan Dewan Keamanan di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York City pada 1 Desember 2023. (Xinhua/PBB/Eskinder Debebe)
Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mengatakan kepada dewan tersebut bahwa hasil pemungutan suara itu adalah "bencana," seraya menambahkan: "Jutaan nyawa warga Palestina berada dalam bahaya. Setiap nyawa adalah suci, layak diselamatkan."
PBB (Xinhua) – Amerika Serikat (AS) pada Jumat (8/12) memveto resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza.Resolusi tersebut, yang dirancang oleh Uni Emirat Arab (UEA) dan didukung oleh lebih dari 100 negara, mendapat dukungan 13 dari 15 anggota Dewan Keamanan, dengan Inggris menyatakan abstain.Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres telah menggunakan Pasal 99 Piagam PBB untuk mendesak badan paling berkuasa di organisasi itu agar menyerukan gencatan senjata.Pasal 99 menyatakan, "Sekretaris jenderal dapat menyampaikan kepada Dewan Keamanan setiap permasalahan yang menurut pendapatnya dapat mengancam upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional."Teks resolusi tersebut menyerukan penghentian segera pertempuran antara Hamas dan Israel, dan perlindungan warga sipil Israel dan Palestina berdasarkan hukum kemanusiaan internasional. Resolusi itu juga menuntut pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat.Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mengatakan kepada dewan tersebut bahwa hasil pemungutan suara itu adalah "bencana," seraya menambahkan: "Jutaan nyawa warga Palestina berada dalam bahaya. Setiap nyawa adalah suci, layak diselamatkan."Dia menyatakan "sangat disesalkan" bahwa Dewan Keamanan terhambat dalam memenuhi tugasnya, melalui sebuah resolusi yang baru diadopsi, di tengah krisis tersebut.Alih-alih membiarkan Dewan Keamanan melaksanakan tugasnya dengan setidaknya mengeluarkan seruan definitif, setelah dua bulan terjadinya pembantaian massal dan kekejaman, "penjahat perang diberi lebih banyak waktu untuk melakukan kejahatan mereka," ujar Mansour."Bagaimana ini bisa dibenarkan? Bagaimana bisa orang-orang membenarkan pembantaian terhadap seluruh masyarakat tersebut?" tambahnya.Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

COVID-19 – Arab Saudi capai 70 persen imunisasi dua dosis
Indonesia
•
04 Nov 2021

China putuskan jatuhkan sanksi pada lima perusahaan industri pertahanan AS
Indonesia
•
08 Jan 2024

Mantan presiden Prancis Sarkozy kalah dalam banding terakhir atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan wewenang
Indonesia
•
23 Dec 2024

Haji1443 – Muslimah tak bisa bersama mahrom yang berhaji dalam 5 tahun terakhir
Indonesia
•
06 Jun 2022


Berita Terbaru

Laporan NYT sebut Iran sebar ranjau di Selat Hormuz, Teheran bantah
Indonesia
•
13 Mar 2026

Kanada akan bangun angkatan bersenjata di Arktik
Indonesia
•
13 Mar 2026

Lebanon sebut korban tewas akibat serangan Israel capai 773 jiwa sejak 2 Maret, termasuk 103 anak-anak
Indonesia
•
14 Mar 2026

Korban tewas akibat serangan Israel di Lebanon naik jadi 634 jiwa, pengungsi capai 816.000 orang
Indonesia
•
12 Mar 2026
