Putin sebut memaksakan peraturan terhadap negara lain harus dilarang

Doktrin nuklir nasional Rusia yang berkaitan dengan senjata nuklir tidak perlu diubah, sebut Presiden Vladimir Putin, karena “tidak ada orang berpikiran jernih yang akan mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir untuk melawan Rusia.”

 

Sochi, Rusia (Xinhua) – Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis (5/10) mengatakan bahwa memaksakan peraturan terhadap negara lain harus dilarang dan tidak ada pihak mana pun yang berhak mengatur dunia sesuai keinginannya.

Saat berbicara pada sesi pleno Klub Diskusi Valdai (Valdai Discussion Club) di Sochi, Putin menekankan perlunya membangun dunia yang terbuka, saling terhubung, dan memiliki keberagaman di mana memaksakan peraturan terhadap negara lain harus dilarang.

“Seharusnya ada larangan bagi tindakan memaksakan cara hidup dan perasaan terhadap negara atau masyarakat mana pun. Hanya keberagaman budaya dan peradaban sejatilah yang akan menjamin kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan kepentingan,” katanya, seraya menambahkan bahwa tidak ada pihak mana pun yang berhak mengatur dunia sesuai keinginannya.

“Tidak ada yang bisa mengambil keputusan untuk semua orang, dan tidak semua orang akan memutuskan segalanya, tetapi mereka yang terdampak langsung oleh masalah tertentu akan sepakat tentang apa yang harus dilakukan dan cara untuk melakukannya,” ujar Putin.

Presiden Rusia itu juga menekankan bahwa perdamaian global yang abadi tidak akan tercipta sampai pendapat seluruh negara dihormati dan semuanya merasa aman.

Berkenaan dengan kebijakan pertahanan Rusia, Putin menuturkan bahwa Rusia akan segera memulai produksi massal sistem rudal strategis Sarmat, dan uji coba terakhir terhadap Burevestnik, sebuah rudal jelajah bertenaga nuklir dengan skala global, telah dilakukan dengan sukses.

Dia menyebutkan bahwa bagian doktrin nuklir nasional Rusia yang berkaitan dengan senjata nuklir tidak perlu diubah karena “tidak ada orang berpikiran jernih yang akan mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir untuk melawan Rusia.”

Laporan: Redaksi