AS tahan pembayaran utang negara Rusia, pembayaran terbaru dihentikan

Jakarta (Indonesia Window) – Pembayaran kupon obligasi pemerintah terbaru Rusia telah dihentikan, kata sumber yang mengetahui masalah tersebut dan juru bicara Departemen Keuangan AS.

Hal tersebut menempatkan Rusia lebih dekat ke gagal bayar atau default bersejarah, sebut mereka.

Pembayaran kupon obligasi negara terbaru belum menerima otorisasi dari Departemen Keuangan AS untuk diproses oleh bank koresponden JPMorgan, kata sumber tersebut.

Pembayaran tersebut jatuh tempo atas obligasi yang jatuh tempo pada tahun 2022 dan 2042.

Bank koresponden memproses pembayaran kupon dari Rusia, mengirimkannya ke agen pembayaran untuk didistribusikan ke pemegang obligasi di luar negeri.

Sebelumnya, pembayaran kupon obligasi negara telah diproses, kata sumber kepada Reuters.

Seorang juru bicara Departemen Keuangan AS juga mengkonfirmasi bahwa pembayaran tertentu tidak lagi diizinkan.

“Hari ini adalah batas waktu bagi Rusia untuk melakukan pembayaran utang lagi,” kata juru bicara itu. “Mulai hari ini, Departemen Keuangan AS tidak akan mengizinkan pembayaran utang dolar dilakukan dari rekening pemerintah Rusia di lembaga keuangan AS. Rusia harus memilih antara menguras sisa cadangan dolar yang berharga atau pendapatan baru yang masuk, atau gagal bayar.”

Negara tersebut memiliki masa tenggang 30 hari untuk melakukan pembayaran, kata sumber tersebut.

Rusia, yang memiliki total 15 obligasi internasional yang beredar dengan nilai nominal sekitar 40 miliar dolar AS, sejauh ini berhasil menghindari gagal bayar utang internasionalnya meskipun ada sanksi Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi beban Rusia semakin berat.

Jika Rusia gagal melakukan pembayaran obligasi yang akan datang dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya, atau membayar dalam rubel di mana dolar, euro, atau mata uang lain ditentukan, itu akan dianggap sebagai gagal bayar.

Sementara Rusia tidak dapat mengakses pasar pinjaman internasional karena sanksi Barat, gagal bayar akan melarangnya mengakses pasar tersebut sampai kreditur dilunasi sepenuhnya dan setiap kasus hukum yang berasal dari gagal bayar diselesaikan.

Laporan: Redaksi