AS kawal pembentukan pemerintahan sipil Sudan

Bekasi, Jawa Barat (Indonesia Window) – Utusan khusus AS untuk Tanduk Afrika pada Selasa (2/11) mendesak militer Sudan untuk menegakkan kembali pemerintahan sipil, menurut laporan Arab News.

“Peristiwa 25 Oktober di Sudan dan hari-hari setelahnya merupakan kemunduran besar. Amerika Serikat akan terus berdiri bersama rakyat Sudan dalam perjuangan tanpa kekerasan untuk meraih tujuan revolusi Sudan,” kata utusan khusus AS untuk Tanduk Afrika, Jeffrey Feltman, pada konferensi pers.

Pada 25 Oktober, para pemimpin militer membubarkan pemerintah transisi Sudan dan menahan para pemimpin sipilnya, yang telah mengarahkan negara itu ke arah pemerintahan yang demokratis.

Perdana Menteri Abdalla Hamdok, yang telah menyerukan pemerintahan sipil penuh menggantikan pembagian kekuasaan sipil-militer yang telah ada sejak revolusi 2019, menjalani tahanan rumah.

“Kami sangat prihatin tentang lintasan demokrasi Sudan setelah pengambilalihan militer,” kata Feltman, menambahkan bahwa militer telah “membajak dan mengkhianati aspirasi rakyat Sudan untuk negara yang damai dan demokratis, sebagaimana dibuktikan oleh revolusi damai 2019 dan diabadikan dalam deklarasi konstitusional tahun itu.”

Revolusi 2019 menggulingkan Omar Bashir setelah tiga dekade berkuasa. Sebuah gerakan yang dipimpin sipil berskala besar terlibat dalam protes damai dan pembangkangan sipil selama berbulan-bulan sampai militer melakukan kudeta terhadapnya.

Pemerintah transisi kemudian dibentuk, yang terdiri dari para pemimpin sipil dan militer dan bertujuan untuk memberikan stabilitas dan demokrasi jangka panjang.

Feltman mengatakan komunitas internasional sebagian besar setuju dalam mendukung pemerintah sipil.

“Masyarakat internasional, dari Uni Afrika, Liga Arab, Dewan Keamanan PBB dan lembaga keuangan internasional, telah mengisyaratkan keprihatinan mendalam mereka tentang tindakan militer yang tidak berbudi,” tambahnya. “Kami bergabung dengan mereka dalam menyerukan pemulihan segera pemerintahan demokratis di Sudan.”

Sejak kudeta Oktober, banyak orang Sudan tewas dan terluka di tangan pasukan keamanan.

“Kami mendesak militer untuk membebaskan semua warga sipil yang ditahan sehubungan dengan peristiwa yang tidak dapat diterima pada 25 Oktober, dan untuk memastikan bahwa siapa pun yang terluka menerima perawatan medis yang diperlukan tanpa gangguan,” kata Feltman.

AS sebelumnya telah menangguhkan sejumlah besar dana yang telah diberikannya kepada Pemerintah Sudan yang baru, tetapi Feltman mengatakan bantuan kemanusiaan dikecualikan dari ini.

Laporan: Raihana Radhwa