
Rusia: Keanggotaan baru DK PBB harus diberikan kepada negara berkembang

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov berbicara dalam sebuah konferensi pers di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada 23 September 2023. (Xinhua/Li Rui)
Anggota baru DK PBB harus berasal dari negara-negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Latin, dan mereka harus memiliki kredibilitas di kawasan mereka dan di organisasi global seperti Gerakan Nonblok dan Kelompok 77.
Moskow, Rusia (Xinhua) – Setiap anggota baru Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) harus berasal dari negara-negara berkembang, demikian dilansir media Rusia pada Senin (27/11), mengutip Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov pada Forum Internasional Primakov Readings di Moskow."Penting untuk memperbaiki ketidakadilan historis yang muncul setelah berakhirnya proses dekolonisasi dan sejak munculnya puluhan negara muda yang berdaulat," kata Lavrov, menyebut bahwa komposisi DK PBB harus mencerminkan realitas saat ini."Jelas bahwa setiap anggota baru Dewan Keamanan harus berasal dari negara-negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Latin, dan mereka harus memiliki kredibilitas di kawasan mereka dan di organisasi global seperti Gerakan Nonblok dan Kelompok 77," tambahnya.Dikatakan oleh Lavrov bahwa saat ini Rusia tidak perlu berfokus pada pemulihan hubungan dengan Eropa, dan harus berkonsentrasi untuk melindungi dirinya sendiri "di semua sektor utama ekonomi" dan keamanan, mengingat kebijakan dan keputusan Eropa yang tidak dapat diprediksi.Menurut Lavrov, semua sanksi Barat yang telah dijatuhkan terhadap Rusia kemungkinan besar akan tetap berlaku setelah konflik Ukraina.Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

Serangan Israel terhadap kamp pengungsi tewaskan lebih dari 195 orang
Indonesia
•
02 Nov 2023

Macron sebut Prancis akan pasok pesawat tempur Mirage ke Ukraina
Indonesia
•
09 Jun 2024

PM Kanada umumkan pengunduran diri, pemimpin oposisi mengeluh "tidak ada yang berubah"
Indonesia
•
07 Jan 2025

AS perluas larangan visa bagi pemegang paspor Palestina
Indonesia
•
01 Sep 2025


Berita Terbaru

AS intensifkan pengumpulan intelijen militer di lepas pantai Kuba
Indonesia
•
11 May 2026

Iran tolak proposal gencatan senjata AS, Trump sebut langkah itu "tidak dapat diterima"
Indonesia
•
11 May 2026

Para pemimpin ASEAN rilis pernyataan bersama soal krisis Timur Tengah di KTT ASEAN 2026
Indonesia
•
10 May 2026

AS-Iran kembali bentrok, AS tak ingin eskalasi
Indonesia
•
08 May 2026
