
Rusia: Keanggotaan baru DK PBB harus diberikan kepada negara berkembang

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov berbicara dalam sebuah konferensi pers di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada 23 September 2023. (Xinhua/Li Rui)
Anggota baru DK PBB harus berasal dari negara-negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Latin, dan mereka harus memiliki kredibilitas di kawasan mereka dan di organisasi global seperti Gerakan Nonblok dan Kelompok 77.
Moskow, Rusia (Xinhua) – Setiap anggota baru Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) harus berasal dari negara-negara berkembang, demikian dilansir media Rusia pada Senin (27/11), mengutip Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov pada Forum Internasional Primakov Readings di Moskow."Penting untuk memperbaiki ketidakadilan historis yang muncul setelah berakhirnya proses dekolonisasi dan sejak munculnya puluhan negara muda yang berdaulat," kata Lavrov, menyebut bahwa komposisi DK PBB harus mencerminkan realitas saat ini."Jelas bahwa setiap anggota baru Dewan Keamanan harus berasal dari negara-negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Latin, dan mereka harus memiliki kredibilitas di kawasan mereka dan di organisasi global seperti Gerakan Nonblok dan Kelompok 77," tambahnya.Dikatakan oleh Lavrov bahwa saat ini Rusia tidak perlu berfokus pada pemulihan hubungan dengan Eropa, dan harus berkonsentrasi untuk melindungi dirinya sendiri "di semua sektor utama ekonomi" dan keamanan, mengingat kebijakan dan keputusan Eropa yang tidak dapat diprediksi.Menurut Lavrov, semua sanksi Barat yang telah dijatuhkan terhadap Rusia kemungkinan besar akan tetap berlaku setelah konflik Ukraina.Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

Putin teken dekret persetujuan revisi doktrin nuklir
Indonesia
•
20 Nov 2024

China dan Vietnam sepakat upayakan penyelesaian langgeng atas sengketa maritim
Indonesia
•
14 Dec 2023

Xi Jinping tekankan praktik Konstitusi China di era baru (Bagian 2 - selesai)
Indonesia
•
20 Dec 2022

Tanggapi rencana Trump, Hamas setuju pembebasan sandera Israel dan pemerintahan Gaza
Indonesia
•
04 Oct 2025


Berita Terbaru

Analisis – Netanyahu tolak rencana damai Gaza, Israel tetap pertahankan pasukan dan lanjutkan serangan
Indonesia
•
12 Aug 2026

Standar darurat 15 liter, 1,3 juta warga Palestina hanya dapat kurang dari 6 liter air
Indonesia
•
12 Aug 2026

AS cabut lebih dari 175.000 visa sejak Trump kembali menjabat
Indonesia
•
11 Aug 2026

Kolombia diguncang gempa bermagnitudo 7,4, korban tembus 111 orang
Indonesia
•
11 Aug 2026
