Upaya memajukan pendidikan Islam telah terjalin antara Kementerian Agama RI dan Yayasan Khalifa Bin Zayed Al Nahyan Uni Emirat Arab (UEA) melalui penandatangan LOI.

Jakarta (Indonesia Window) – Kementerian Agama (Kemenag) RI telah menjalin kerja sama dengan Yayasan Khalifa Bin Zayed Al Nahyan Uni Emirat Arab (UEA) dalam upaya memajukan pendidikan Islam.

Sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent (LOI/kesepakatan awal) oleh Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin dan Dirjen Yayasan Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, Mohamed Haji Al Khouri.

Penandatangann Letter of Intent (LOI) tersebut berlangsung di Solo, bersamaan dengan kunjungan Presiden Prabowo dan delegasi Uni Emirate Arab untuk meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates – Indonesia, Rabu (19/11/2025).

Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan, LoI mencerminkan komitmen dua pihak dalam upaya memajukan pendidikan Islam.

Yayasan Khalifa berkomtimen untuk berbagi praktik baik program EdTech di Uni Emirat Arab guna meningkatkan kualitas pengajaran, memperbaiki hasil pembelajaran, memperluas akses digital, serta membangun kapasitas kelembagaan di lembaga pendidikan keagamaan Islam binaan Kemenag.

“Ini selaras dengan upaya Kemenag melakukan penguatan lembaga pendidikan Islam di seluruh Indonesia melalui inovasi pembelajaran modern, inklusif, dan terukur,” Kamaruddin Amin menjelaskan.

Sementara itu, lanjut Kamarudddin, Kementerian Agaam akan memberikan dukungan kelembagaan dan koordinasi dengan otoritas pendidikan nasional dan daerah guna memfasilitasi pelaksanaan program EdTech di lembaga pendidikan Islam yang akan menjadi pilot project (proyek percobaan).

Kemenag juga berupaya mendukung ketersediaan lembaga pendidikan, guru, dan data yang diperlukan untuk penyebaran, pemantauan, dan evaluasi program, termasuk mendukung kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas yang diperlukan.

“Apabila dimungkinkan, kita akan mengintegrasikan inisiatif EdTech dalam program pengembangan pendidikan Islam yang lebih luas, termasuk menyediakan sumber daya, kebijakan, atau dukungan teknis yang diperlukan agar adopsi jangka panjang dapat terwujud,” sambungnya.

Ikut menyaksikan dalam penandatanganan LoI ini, Menko PMK Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah Saiful Mujab.

Laporan: Redaksi