
Presiden Prabowo serahkan lahan 90 ribu hektare di Sumatra untuk konservasi gajah

Foto tak bertanggal ini menunjukkan seekor induk gajah besama anaknya di Taman Nasional Way Kambas, Lampung. (Kementerian Kehutanan RI)
Populasi gajah Sumatra dan gajah Borneo sebagai salah satu satwa dilindungi dan spesies ikonik Indonesia semakin terancam.
Jakarta (Indonesia Window) – Presiden RI Prabowo Subianto menyerahkan lahan miliknya di Sumatra seluas 90.000 hektare untuk mendukung upaya konservasi gajah di Tanah Air.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah RI memperkuat perlindungan satwa liar yang kini menghadapi tekanan serius akibat penyusutan habitat.
Informasi itu disampaikan Menteri Kehutanan (menhut) Raja Juli Antoni usai melaporkan perkembangan program konservasi kepada presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/3), dikutip dari situs jejaring Sekretariat Kabinet RI, Jumat.
Menurut Raja Juli, Presiden Prabowo saat ini tengah menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang penyelamatan populasi dan habitat gajah Sumatra serta gajah Borneo. Kebijakan tersebut dipandang penting untuk merespons ancaman terhadap kantong-kantong habitat gajah yang semakin terdesak oleh aktivitas manusia.
“Jika tidak ada intervensi serius dari pemerintah, kerusakan kantong-kantong habitat gajah akan terus terjadi. Akibatnya, populasi gajah sebagai salah satu satwa dilindungi dan spesies ikonik Indonesia berpotensi semakin terancam,” ujar menhut.
Melalui Inpres tersebut, presiden akan mengarahkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk mendukung langkah Kementerian Kehutanan dalam menyelamatkan populasi gajah. Salah satu strategi yang disiapkan adalah pembangunan ‘koridor habitat’ yang memungkinkan gajah bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain secara lebih aman.
Pemerintah juga berencana membangun koridor di dalam kawasan kantong habitat gajah untuk memperluas ruang jelajah satwa sekaligus mencegah perkawinan sedarah (inbreeding) yang dapat mengancam keberlanjutan populasi.
Menhut RI menjelaskan, pembangunan koridor tersebut juga akan diterapkan di sejumlah kawasan konsesi, termasuk perkebunan sawit yang telah memiliki izin usaha.
“Misalnya pada kawasan HGU (Hak Guna Usaha) yang sudah terbit di Sumatra, akan dibentuk area preservasi yang memungkinkan terbentuknya koridor penghubung antar-kantong habitat gajah sehingga mereka dapat berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain,” jelasnya.
Selain fokus pada penyelamatan gajah, Presiden Prabowo juga tengah menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk membentuk Satuan Tugas (satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional. Satgas tersebut bertugas merumuskan model pendanaan baru yang lebih berkelanjutan bagi pengelolaan kawasan konservasi.
“Kita akan mencari pendanaan yang inovatif dan berkelanjutan, termasuk melibatkan sektor swasta, agar taman nasional kita bisa dikelola dengan standar kelas dunia. Hutan tetap terjaga, satwa liar terlindungi, dan kekayaan hayati Indonesia dapat dipelihara dengan baik,” ujar Raja Juli.
Sebagai langkah awal, pemerintah juga menyiapkan proyek percontohan pengelolaan taman nasional, salah satunya di Taman Nasional Way Kambas, Lampung, yang dikenal sebagai habitat penting bagi gajah Sumatra.
Di kawasan tersebut, pemerintah juga menyiapkan dukungan pendanaan untuk mengurangi konflik antara manusia dan gajah yang selama ini kerap terjadi di wilayah sekitar taman nasional.
“Presiden memutuskan menyiapkan dana bantuan untuk membangun pagar atau kanal pembatas antara kawasan taman nasional dan permukiman warga di sekitar Way Kambas,” kata Raja Juli.
Dia menekankan, berbagai langkah yang tengah disiapkan tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga kelestarian alam sekaligus memastikan keberlangsungan hidup satwa liar Indonesia.
Laporan: Redaksi
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

Shenzhen buka rute penerbangan internasional langsung ke Manado
Indonesia
•
04 Oct 2025

Jumlah pelajar Indonesia di Taiwan meningkat di tengah pandemik
Indonesia
•
30 Apr 2021

Obituari - Pengabdian panjang Alm. Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno untuk bangsa dan negara
Indonesia
•
03 Mar 2026

Mathla’ul Anwar desak pemerintah anulir kebijakan peredaran miras
Indonesia
•
01 Mar 2021


Berita Terbaru

Kemenag dorong optimalisasi ZIS jelang Idulfitri
Indonesia
•
13 Mar 2026

Indonesia dan 7 negara lainnya kecam Israel atas pembatasan akses ke Masjid Al-Aqsa
Indonesia
•
12 Mar 2026

Ketua Umum PRIMA DMI Munawar Khalil raih Elmasudy Award
Indonesia
•
12 Mar 2026

KBRI Beijing soroti pertukaran antarmasyarakat RI-China
Indonesia
•
10 Mar 2026
