
UE jatuhkan sanksi terhadap entitas dan individu yang terkait dengan pemukim ekstremis Israel

Foto yang diabadikan pada 23 Februari 2023 ini menunjukkan pemandangan permukiman Israel di Givat Zeev di wilayah Tepi Barat yang diduduki. (Xinhua/Muammar Awad)
Permukiman Israel tetap menjadi salah satu hambatan utama dalam perundingan damai Palestina-Israel. Israel menduduki Yerusalem Timur dan sebagian wilayah di Tepi Barat dalam Perang Timur Tengah 1967.
Brussel, Belgia (Xinhua/Indonesia Window) – Dewan Uni Eropa (UE) pada Kamis (28/5) menyatakan bahwa UE telah mengadopsi langkah-langkah pembatasan terhadap entitas dan individu yang terkait dengan pemukim ekstremis Israel atas dasar pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius dan sistematis terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel.
Dalam sebuah pernyataan, Dewan UE menyebutkan bahwa sanksi tersebut ditujukan kepada empat entitas dan tiga individu, termasuk pemukim ekstremis Israel dan organisasi-organisasi yang mendukung mereka.
Di antara mereka yang terdaftar adalah Daniella Weiss, direktur Gerakan Permukiman Nachala (Nachala Settlement Movement), yang menurut Dewan UE mendorong dan memfasilitasi tindakan koersif yang menyebabkan pengusiran paksa warga Palestina.
Dewan UE menyatakan bahwa organisasi dan individu yang terdaftar telah berkontribusi terhadap kekerasan di Tepi Barat melalui berbagai aktivitas, termasuk mendirikan atau mendukung pos-pos permukiman, melobi penghancuran properti milik warga Palestina, yang mengakibatkan pengusiran paksa komunitas Palestina dan perampasan properti warga Palestina.
Dalam sebuah pernyataan terpisah pada Kamis, Dewan UE menyatakan bahwa UE juga telah memperluas cakupan langkah-langkah pembatasannya terhadap Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) dan Jihad Islam Palestina hingga juga menargetkan 10 anggota Biro Politik Hamas.
Dengan penambahan daftar terbaru tersebut, langkah-langkah pembatasan dalam kerangka kerja ini kini berlaku terhadap 21 orang dan tiga entitas, papar pernyataan itu. Pernyataan juga menambahkan bahwa pembatasan yang berlaku bagi mereka yang terdaftar adalah larangan bepergian dan pembekuan aset, yang mencakup larangan menyediakan dana atau sumber daya ekonomi kepada mereka yang terdaftar, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Permukiman Israel tetap menjadi salah satu hambatan utama dalam perundingan damai Palestina-Israel. Israel menduduki Yerusalem Timur dan sebagian wilayah di Tepi Barat dalam Perang Timur Tengah 1967. Sejak pecahnya putaran terbaru konflik Palestina-Israel pada Oktober 2023, kekerasan pemukim terhadap warga sipil Palestina di Tepi Barat semakin sering terjadi.
Laporan: Redaksi
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

Hamas dan Israel berunding soal daftar tahanan yang akan dibebaskan
Indonesia
•
13 Oct 2025

Pengamat sebut rencana pembuangan limbah nuklir Jepang picu risiko yang tak dapat diterima
Indonesia
•
05 Jul 2023

COVID-19 – Lebih dari 40 negara tertarik vaksin Sputnik V Rusia
Indonesia
•
04 Dec 2020

Presiden AS sesali "racun" pemecah-belah yang jangkiti politik AS
Indonesia
•
24 Dec 2022


Berita Terbaru

Komisi PBB: Israel lakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Palestina
Indonesia
•
28 Oct 2026

Ukraina dan Rusia mulai gencatan senjata kemanusiaan di Oleshky
Indonesia
•
28 Oct 2026

Serangan udara Arab Saudi hantam Sanaa saat Houthi klaim lancarkan serangan ke Riyadh
Indonesia
•
26 Oct 2026

Jepang tanggapi serius kebakaran besar 530.000 hektare di Mongolia yang terkait kegiatan Mobicom
Indonesia
•
27 Oct 2026
