Israel gencarkan operasi militer di Tepi Barat, 80 warga Palestina ditangkap

Foto yang diabadikan menggunakan 'drone' pada 6 Mei 2026 ini menunjukkan berbagai bangunan di sebuah permukiman ilegal Yahudi di Sanur, Tepi Barat. (Xinhua/Gil Cohen Magen)

Ramallah, Palestina (Xinhua/Indonesia Window) – Militer Israel melancarkan operasi penangkapan besar-besaran di Tepi Barat mulai Jumat (24/7) malam hingga Sabtu (25/7) pagi waktu setempat, dengan menahan sedikitnya 80 warga Palestina, kurang dari sehari setelah empat warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di Kota Tell, sebelah selatan Nablus.

Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM) Palestinian Prisoners Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respons atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka.

Lebih dari 3.600 warga Palestina di Tepi Barat telah ditangkap sepanjang tahun ini, kata organisasi tersebut.

Sebagai respons atas bentrokan yang terjadi pada Jumat, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz mengumumkan sejumlah langkah dalam sebuah pernyataan bersama, antara lain meningkatkan intensitas operasi militer, mendirikan lebih banyak pos pemeriksaan di Tepi Barat, dan membangun kawasan pertanian baru.

Sementara itu, Gubernur Nablus Ghassan Daghlas menyebutkan bahwa militer Israel terus menutup seluruh akses masuk ke kota tersebut dan mengepungnya, sehingga menyebabkan ribuan warga Palestina tidak dapat kembali ke rumah mereka di bagian utara Tepi Barat.

"Kelompok ekstremis Israel telah memulai kampanye pemilihan umum (pemilu) mereka dengan mengorbankan warga Palestina," ujarnya memperingatkan, merujuk pada pemilu parlemen Israel, Knesset, yang akan digelar pada 27 Oktober mendatang.

Ahmed Rafiq Awad, seorang profesor ilmu politik di Universitas Al-Quds, mengatakan kepada Xinhua bahwa beberapa bulan ke depan akan "berbahaya karena adanya pemilu," seraya menambahkan bahwa pemerintah Israel saat ini "melindungi sekaligus menyokong para pemukim, baik secara finansial maupun militer."

Laporan: Redaksi

Bagikan

Komentar

Berita Terkait