
Sederet perintah eksekutif diteken Trump pada hari pertamanya di Gedung Putih

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif di Capital One Arena di Washington DC, Amerika Serikat, pada 20 Januari 2025. (Xinhua/Li Rui)
Trump mencabut perintah eksekutif tidak mengikat yang bertujuan untuk memastikan bahwa separuh dari semua kendaraan baru yang dijual hingga tahun 2030 adalah kendaraan listrik, menyebutnya sebagai "mandat kendaraan listrik".
Washington, AS (Xinhua/Indonesia Window) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Senin (20/1) menandatangani serangkaian perintah eksekutif, menghapus kebijakan-kebijakan pendahulunya di sejumlah bidang, mulai dari imigrasi hingga agenda iklim."Saya akan mencabut hampir 80 langkah eksekutif yang destruktif dan radikal dari pemerintahan sebelumnya (yang dipimpin mantan presiden AS Joe Biden)," kata Trump kepada para pendukungnya yang bersorak-sorai dalam upacara penandatanganan yang diadakan di Capital One Arena, Washington DC, hanya beberapa jam setelah dia dilantik sebagai presiden ke-47 AS.Apa saja yang dibatalkan?Sejumlah kebijakan di masa pemerintahan Biden yang dibatalkan meliputi larangan terhadap aplikasi TikTok dan perintah eksekutif yang bertujuan untuk mengatasi krisis iklim.Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menunda larangan terhadap TikTok selama 75 hari. "Sepertinya saya memiliki tempat khusus di hati saya untuk TikTok yang sebelumnya tidak saya miliki," kata Trump di Gedung Putih saat menandatangani perintah eksekutif.Aplikasi populer itu tidak dapat diakses pada Sabtu (18/1) setelah Mahkamah Agung AS menerapkan peraturan yang memaksa ByteDance, perusahaan pemilik TikTok asal China, untuk menjual aplikasi tersebut kepada perusahaan Amerika atau menghadapi pelarangan di seluruh negeri mulai Ahad (19/1), hanya satu hari sebelum pelantikan Trump.Menurut Gedung Putih, dua perintah eksekutif lain yang ditandatangani berkaitan dengan hengkangnya AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Perjanjian Paris mengenai perubahan iklim.Dalam pidato pelantikannya, Trump, yang telah lama menilai energi bersih sebagai hal yang mahal dan boros, berjanji akan melipatgandakan upaya untuk mengekstraksi dan memanfaatkan bahan bakar fosil. "Saya juga akan menyatakan kedaruratan energi nasional," ujarnya, yang akan mencabut larangan-larangan sebelumnya mengenai proyek penambangan seperti pengeboran di Alaska."Kita akan mengebor, sayang, mengebor," kata Trump. "Kita memiliki sesuatu yang tidak akan pernah dimiliki negara manufaktur lainnya, yaitu minyak dan gas terbanyak dibandingkan negara mana pun di Bumi, dan kita akan menggunakannya."Trump juga memprakarsai peninjauan yang akan segera dilakukan terhadap seluruh regulasi federal yang memberlakukan "beban yang tidak semestinya" terhadap pengembangan atau penggunaan sumber-sumber energi, khususnya minyak, gas alam, batu bara, tenaga air, bahan bakar hayati, mineral penting, dan sumber-sumber energi nuklir, ungkap Gedung Putih.Selain itu, Trump mencabut perintah eksekutif tidak mengikat yang bertujuan untuk memastikan bahwa separuh dari semua kendaraan baru yang dijual hingga tahun 2030 adalah kendaraan listrik, menyebutnya sebagai "mandat kendaraan listrik".
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunjukkan perintah eksekutif yang ditandatanganinya di Capital One Arena di Washington DC, Amerika Serikat, pada 20 Januari 2025. (Xinhua/Wu Xiaoling)
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

Pelaku pembunuhan keluarga Muslim di Kanada dijatuhi lima hukuman penjara seumur hidup
Indonesia
•
24 Feb 2024

NATO diminta hentikan fitnah tak berdasar tentang China soal Ukraina
Indonesia
•
23 Feb 2023

Ulama siap sepanjang waktu di Masjidil Haram untuk bantu jamaah
Indonesia
•
10 Mar 2022

Exit Poll: Partai Konservatif CDU/CSU unggul dalam Pemilu Federal Jerman
Indonesia
•
25 Feb 2025


Berita Terbaru

Insiden penembakan sekolah menengah di Turkiye tewaskan sedikitnya 9 orang
Indonesia
•
16 Apr 2026

Kremlin: Perdamaian berkelanjutan dengan Ukraina hanya bisa terwujud jika kepentingan Rusia dijamin
Indonesia
•
13 Apr 2026

Inggris tidak akan ikut dalam blokade Selat Hormuz
Indonesia
•
14 Apr 2026

Menlu Iran sebut ancaman blokade AS gagalkan perundingan Islamabad
Indonesia
•
14 Apr 2026
