Menlu Iran Hossein Amir-Abdollahian pada Senin (8/4) meresmikan gedung baru Konsulat Iran di Damaskus, ibu kota Suriah, menyusul hancurnya gedung konsulat sebelumnya akibat serangan Israel pada pekan lalu.

Damaskus, Suriah (Xinhua) – Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Hossein Amir-Abdollahian pada Senin (8/4) meresmikan gedung baru Konsulat Iran di Damaskus, ibu kota Suriah, menyusul hancurnya gedung konsulat sebelumnya akibat serangan Israel pada pekan lalu.

Amir-Abdollahian, bersama Menlu Suriah Faisal Mekdad, menghadiri upacara peresmian gedung baru konsulat tersebut, yang berlokasi di sebelah gedung sebelumnya yang hancur akibat serangan rudal Israel beberapa hari lalu.

Amir-Abdollahian tiba di Damaskus pada Senin sore waktu setempat dalam kunjungan pertamanya ke negara itu sejak serangan Israel ke gedung Konsulat Iran pada 1 April lalu. Serangan tersebut menewaskan para pemimpin senior Korps Garda Revolusi Islam (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC) Iran, termasuk Mohammad Reza Zahedi, seorang komandan veteran yang memimpin sayap operasi luar negeri IRGC, Pasukan Quds, di Suriah dan Lebanon.

Dalam kunjungannya ke Damaskus, Amir-Abdollahian mengadakan pertemuan dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad, Menlu Faisal Mekdad, dan para pejabat Keamanan Nasional Suriah.

Berbicara dalam sebuah konferensi pers gabungan dengan menlu Suriah, Amir-Abdollahian menegaskan kembali bahwa Israel akan menerima "respons yang diperlukan" atas serangannya terhadap konsulat tersebut, dan juga menyalahkan Amerika Serikat (AS) atas insiden itu.

Tidak adanya kecaman dari AS atas serangan Israel terhadap gedung Konsulat Iran di Damaskus mengindikasikan bahwa "Washington telah memberikan lampu hijau kepada Israel untuk melakukan kejahatan ini," ujarnya, seraya menambahkan bahwa serangan tersebut "dilakukan dengan menggunakan jet tempur dan rudal Amerika."

Selain itu, menteri tersebut menegaskan bahwa serangan Israel "tidak akan dibiarkan begitu saja."

Di sisi lain, Mekdad mengecam serangan Israel terhadap gedung Konsulat Iran sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan semua nilai yang menjadi dasar kemanusiaan.

Laporan: Redaksi