Skandal dana politik yang menerpa partai berkuasa utama Jepang muncul menyusul sebuah pengaduan pidana yang menuduh lima faksi LDP, termasuk kelompok Kishida, tidak dengan jujur melaporkan pendapatan mereka dari partai-partai penggalangan dana politik. Pendapatan ekstra dapat jadi dikembalikan oleh partai-partai tersebut kepada beberapa anggota parlemen mereka sebagai kickback.

Tokyo, Jepang (Xinhua) – Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida pada Kamis (14/12) memecat keempat menteri kabinet dari faksi terbesar partai berkuasa, sebagai upaya mengendalikan dampak buruk yang ditimbulkan akibat skandal penggalangan dana politik, demikian diwartakan media setempat.

Kishida menerima pengunduran diri Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Perindustrian Yasutoshi Nishimura, Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Ichiro Miyashita, serta Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Junji Suzuki, yang semuanya merupakan anggota faksi terbesar Partai Demokrat Liberal (Liberal Democratic Party/LDP) yang berkuasa, yaitu Seiwaken atau kelompok studi kebijakan Seiwa yang sebelumnya dipimpin oleh mendiang mantan perdana menteri Shinzo Abe, lapor Kyodo News.

Pergolakan politik itu terjadi ketika LDP belakangan ini berada di bawah pengawasan ketat di tengah tudingan bahwa faksi terbesar LDP gagal mendeklarasikan pendapatan ratusan juta yen dari acara penggalangan dana dalam sejumlah laporan pendanaan politik, sehingga diduga mengumpulkan dana rahasia.

Matsuno, yang diduga menerima kickback 10 juta yen lebih dari acara penggalangan dana yang diselenggarakan oleh faksi partainya, akan digantikan oleh mantan menteri luar negeri Yoshimasa Hayashi, ungkap laporan itu.

Mantan menteri kehakiman Ken Saito akan menjadi menteri perekonomian, sementara Takeaki Matsumoto akan diangkat kembali sebagai menteri dalam negeri, dan Tetsushi Sakamoto, mantan menteri yang membidangi revitalisasi regional, akan ditunjuk sebagai menteri pertanian.

Semua menteri pengganti tersebut merupakan mantan menteri kabinet dan tergabung dalam faksi LDP selain faksi Abe, atau tidak tergabung dalam kelompok mana pun.

Pengunduran diri massal ini membuat LDP berada dalam situasi yang sangat tidak biasa karena tidak memiliki perwakilan dari faksi terbesar partai itu di dalam kabinet, lapor Kyodo News.

Lima wakil menteri dan seorang wakil menteri parlementer yang tergabung dalam faksi Abe juga mengundurkan diri dari pemerintahan Kishida pada Kamis itu, tambah laporan tersebut.

Sementara itu, tiga anggota parlemen terkemuka LDP, yakni Kepala Kebijakan Koichi Hagiuda, Kepala Urusan Parlementer Tsuyoshi Takagi, dan Sekretaris Jenderal Majelis Tinggi Hiroshige Seko, yang semuanya berasal dari faksi Abe, mengundurkan diri dari jabatan kepemimpinan partai pada hari yang sama saat skandal dana ini terangkat, lapor lembaga penyiaran publik NHK.

Skandal dana politik yang menerpa partai berkuasa utama Jepang muncul menyusul sebuah pengaduan pidana yang menuduh lima faksi LDP, termasuk kelompok Kishida, tidak dengan jujur melaporkan pendapatan mereka dari partai-partai penggalangan dana politik. Pendapatan ekstra dapat jadi dikembalikan oleh partai-partai tersebut kepada beberapa anggota parlemen mereka sebagai kickback.

Secara tradisional, faksi LDP menetapkan kuota bagi para anggota parlemen terkait penjualan tiket partai, biasanya dengan harga 20.000 yen. Jika anggota parlemen melampaui target, dana ekstra dikembalikan kepada mereka sebagai bentuk komisi di beberapa kelompok.

Kantor Jaksa Penuntut Umum Distrik Tokyo memutuskan untuk meluncurkan penyelidikan skala penuh terhadap faksi Abe, mencurigai kemungkinan pelanggaran undang-undang pengendalian dana politik karena faksi itu diduga memberikan remburs kepada anggotanya menggunakan sebagian pendapatan partai dari penjualan tiket sebesar sekitar 500 juta yen selama periode lima tahun hingga 2022, imbuh Kyodo News.

1 yen = Rp109 rupiah

Laporan: Redaksi