
Pemilu Jepang kacau! Pengacara gugat hasil perhitungan suara

Para petugas bekerja di tempat penghitungan suara untuk pemilihan umum di Tokyo, Jepang, pada 8 Februari 2026. (Xinhua/Jia Haocheng)
Sejumlah pengacara Jepang mengajukan gugatan ke berbagai pengadilan tinggi di seluruh negeri, menuntut agar hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibatalkan karena dianggap tidak konstitusional lantaran diselenggarakan tanpa mengoreksi ketimpangan bobot suara.
Tokyo, Jepang (Xinhua/Indonesia Window) – Sejumlah pengacara Jepang pada Senin (9/2) mengajukan gugatan ke berbagai pengadilan tinggi di seluruh negeri, menuntut agar hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Ahad (8/2) dibatalkan karena dianggap tidak konstitusional lantaran diselenggarakan tanpa mengoreksi ketimpangan bobot suara, menurut laporan media lokal.
Ketimpangan antara daerah pemilihan yang memiliki satu orang wakil dengan populasi terbesar dan terkecil mencapai 2,10 kali lipat dalam pemilu terbaru, seperti dilansir Kyodo News yang mengutip kalkulasi sementara.
Per 26 Januari, sehari sebelum kampanye resmi pemilu dimulai, Distrik No. 3 Hokkaido di Jepang utara memiliki jumlah pemilih terbesar dengan 462.999 orang, sementara Distrik No. 1 Tottori di Jepang barat memiliki jumlah pemilih terkecil dengan 220.820 orang, papar Kyodo News.
Pengacara Naofumi Ogawa mengatakan kepada media bahwa "kesetaraan dalam bobot suara merupakan prinsip dasar Konstitusi", seraya menyerukan agar ketimpangan bobot suara tersebut segera dikoreksi.
Gugatan tersebut diajukan ke sejumlah pengadilan, termasuk cabang Akita dari Pengadilan Tinggi Sendai dan Pengadilan Tinggi Osaka. Mahkamah Agung diperkirakan akan mengeluarkan keputusan terpadu setelah pengadilan-pengadilan tersebut menjatuhkan putusannya, kemungkinan per Maret 2027, menurut laporan tersebut.
Kesenjangan 2,10 kali lipat itu dibandingkan dengan 2,06 kali lipat dalam pemilihan majelis rendah Jepang sebelumnya pada 2024, ketika terjadi peningkatan dari 2,08 kali lipat pada 2021 usai undang-undang yang telah direvisi memangkas masing-masing satu kursi dari 10 prefektur dengan populasi lebih sedikit dan mengalokasikannya ke Tokyo serta empat prefektur padat penduduk lainnya.
Laporan: Redaksi
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

CNN: Pekerja anak ilegal di AS meningkat di tengah ketatnya pasar tenaga kerja
Indonesia
•
04 Aug 2023

AS tegaskan kembali komitmen terhadap Taiwan di tengah krisis Rusia-Ukraina
Indonesia
•
17 Feb 2022

Sidang pidana penipuan pajak Trump Organization dimulai di New York
Indonesia
•
01 Nov 2022

Palang Merah Internasional sebut gencatan senjata Gaza penting untuk cegah kehancuran regional baru
Indonesia
•
04 Mar 2025


Berita Terbaru

Kremlin sebut situasi Timur Tengah berkembang sesuai skenario terburuk
Indonesia
•
27 Mar 2026

Hakim AS tangguhkan upaya Pentagon hukum Anthropic yang tolak berikan akses kepada pemerintah
Indonesia
•
27 Mar 2026

Jumlah korban sipil di Iran dan Lebanon kian bertambah
Indonesia
•
27 Mar 2026

Analisis – Pengerahan pasukan darat AS ke Iran dapat rugikan Trump dari segi politik
Indonesia
•
27 Mar 2026
