Pemilu Jepang kacau! Pengacara gugat hasil perhitungan suara

Para petugas bekerja di tempat penghitungan suara untuk pemilihan umum di Tokyo, Jepang, pada 8 Februari 2026. (Xinhua/Jia Haocheng)
Sejumlah pengacara Jepang mengajukan gugatan ke berbagai pengadilan tinggi di seluruh negeri, menuntut agar hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibatalkan karena dianggap tidak konstitusional lantaran diselenggarakan tanpa mengoreksi ketimpangan bobot suara.
Tokyo, Jepang (Xinhua/Indonesia Window) – Sejumlah pengacara Jepang pada Senin (9/2) mengajukan gugatan ke berbagai pengadilan tinggi di seluruh negeri, menuntut agar hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Ahad (8/2) dibatalkan karena dianggap tidak konstitusional lantaran diselenggarakan tanpa mengoreksi ketimpangan bobot suara, menurut laporan media lokal.
Ketimpangan antara daerah pemilihan yang memiliki satu orang wakil dengan populasi terbesar dan terkecil mencapai 2,10 kali lipat dalam pemilu terbaru, seperti dilansir Kyodo News yang mengutip kalkulasi sementara.
Per 26 Januari, sehari sebelum kampanye resmi pemilu dimulai, Distrik No. 3 Hokkaido di Jepang utara memiliki jumlah pemilih terbesar dengan 462.999 orang, sementara Distrik No. 1 Tottori di Jepang barat memiliki jumlah pemilih terkecil dengan 220.820 orang, papar Kyodo News.
Pengacara Naofumi Ogawa mengatakan kepada media bahwa "kesetaraan dalam bobot suara merupakan prinsip dasar Konstitusi", seraya menyerukan agar ketimpangan bobot suara tersebut segera dikoreksi.
Gugatan tersebut diajukan ke sejumlah pengadilan, termasuk cabang Akita dari Pengadilan Tinggi Sendai dan Pengadilan Tinggi Osaka. Mahkamah Agung diperkirakan akan mengeluarkan keputusan terpadu setelah pengadilan-pengadilan tersebut menjatuhkan putusannya, kemungkinan per Maret 2027, menurut laporan tersebut.
Kesenjangan 2,10 kali lipat itu dibandingkan dengan 2,06 kali lipat dalam pemilihan majelis rendah Jepang sebelumnya pada 2024, ketika terjadi peningkatan dari 2,08 kali lipat pada 2021 usai undang-undang yang telah direvisi memangkas masing-masing satu kursi dari 10 prefektur dengan populasi lebih sedikit dan mengalokasikannya ke Tokyo serta empat prefektur padat penduduk lainnya.
Laporan: Redaksi
Bagikan
Komentar
Berita Terkait

Perundingan gencatan senjata Gaza berlanjut di Mesir
Indonesia
•
11 Jul 2024

Pelaksana tugas menteri Afghanistan termasuk di antara 4 korban tewas dalam serangan bunuh diri di Kabul
Indonesia
•
13 Dec 2024

Kegagalan maskapai Lufthansa sebabkan kekacauan perjalanan skala besar
Indonesia
•
16 Feb 2023

China dan Mesir serukan gencatan senjata yang komprehensif dan berkelanjutan di Gaza
Indonesia
•
16 Jan 2024
Berita Terbaru

Pejabat Palestina sebut Trump berupaya jadikan "Dewan Perdamaian" alternatif PBB
Indonesia
•
09 Feb 2026

Israel perdalam kendali atas Tepi Barat dengan perluas permukiman ilegal
Indonesia
•
09 Feb 2026

Israel langgar terus gencatan senjata di Gaza, Mesir desak pasukan internasional pantau
Indonesia
•
09 Feb 2026

Tokoh-tokoh politik dunia mundur saat berkas-berkas Epstein terungkap
Indonesia
•
09 Feb 2026
