Fokus Berita – Menilik pengelolaan demokrasi rakyat Xi Jinping di China

Beijing, China (Xinhua) – Sesi tahunan badan legislatif dan badan penasihat politik nasional China memberikan peluang emas bagi para pengamat untuk memperoleh sudut pandang yang unik dalam menyaksikan implementasi demokrasi di negara tersebut.

Mulai dari musyawarah kelompok hingga pembahasan dengan para legislator dan penasihat politik, Presiden Xi Jinping akan berperan aktif dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang demokratis di China.

Xi, yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai satu dari hampir 3.000 deputi yang terpilih dalam Kongres Rakyat Nasional (National People’s Congress/NPC), akan bergabung dengan para rekannya sesama deputi untuk meninjau dan memberikan suara terkait kinerja pemerintah pusat, badan legislatif nasional, pengadilan tertinggi, dan kejaksaan tertinggi di China dalam setahun terakhir. Dia juga akan memberikan suaranya pada setiap undang-undang (UU) baru dan revisi besar yang diajukan ke sesi tersebut untuk dibahas.

Sepanjang kariernya, pemimpin China tersebut telah membela demokrasi rakyat.

“Demokrasi adalah sebuah nilai yang dianut oleh seluruh umat manusia dan cita-cita yang senantiasa dijunjung tinggi oleh Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC) dan masyarakat China,” ujar Xi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komite Sentral CPC.

Sebagai pemimpin tertinggi Partai dan negara China, Xi telah memelopori berbagai upaya untuk mewujudkan demokrasi rakyat seluruh proses, sebuah konsep utama yang diajukan oleh Xi sendiri dalam memajukan lanskap politik China usai mengamati sejumlah kekurangan pada demokrasi Barat.

Di bawah panduannya, China telah membukukan kemajuan yang menyeluruh dalam menyempurnakan institusi-institusi, standar, dan prosedur demokrasi sosialis, serta memajukan demokrasi konsultatif sosialis melalui partisipasi yang ekstensif.

Xi sangat menekankan persatuan antara kepemimpinan oleh partai, pengelolaan negara oleh rakyat, dan tata kelola yang berlandaskan hukum untuk memastikan bahwa tata kelola negara dapat terhindar dari siklus sejarah kebangkitan dan kejatuhan.

Zhang Weiwei, direktur Institut China di Universitas Fudan, menyoroti bahwa demokrasi China berbeda dengan model Barat yang berpusat pada rotasi multipartai dan hak pilih universal untuk para pemimpinnya.

Demokrasi China, tutur Zhang, menekankan pada partisipasi masyarakat yang ekstensif, konsultasi kebijakan, dan usaha untuk mewujudkan tata kelola yang baik.

Rakyat sebagai tuan

Setengah bulan menjelang penyelenggaraan ‘Dua Sesi’ tahun ini, Qiu Shi, majalah utama partai, memublikasikan sebuah artikel yang ditulis oleh Xi mengenai demokrasi, yang menguraikan sistem kongres rakyat.

“Sistem itu merupakan sarana institusional yang penting untuk mewujudkan demokrasi rakyat seluruh proses,” tulis Xi, sembari menekankan esensi dari hal tersebut, yaitu bahwa semua kekuatan negara adalah milik rakyat dan posisi rakyat sebagai tuan atas negara itu harus dilindungi semaksimal mungkin.

Usai terpilih kembali sebagai Presiden China dan Ketua Komisi Militer Sentral China dalam sesi tahunan badan legislatif nasional pada Maret 2023, Xi menekankan pentingnya mengadopsi filosofi pembangunan yang berpusat pada rakyat.

Dia menggarisbawahi perlunya memastikan penyebaran manfaat modernisasi yang adil dan berjanji untuk mendorong berbagai kemajuan yang penting dan substantif dalam meningkatkan kemakmuran bagi semua.

Para pengamat mengatakan bahwa karakteristik utama demokrasi rakyat seluruh proses yang diusung oleh China adalah untuk memastikan bahwa hal itu bermanfaat bagi sebagian besar masyarakat, alih-alih melayani kepentingan para pemodal atau kelas elite.

Hal ini dapat dilihat melalui interaksi aktif Xi dengan masyarakat akar rumput dalam proses perumusan kebijakan saat penyelenggaraan ‘Dua Sesi’ tahunan. Dalam 11 tahun terakhir, Xi telah berpartisipasi dalam 56 sesi musyawarah dan pembahasan dalam sesi-sesi tahunan tersebut, dan menjalin interaksi secara langsung dengan lebih dari 400 legislator dan penasihat politik.

Di suatu acara pada 2019, legislator nasional Li Liancheng, yang merupakan ketua Partai di sebuah desa, mengartikulasikan ‘delapan impian’ petani China kepada Xi, menekankan sejumlah prioritas seperti pendidikan lokal bagi anak-anak, akses perawatan kesehatan, dan peluang lapangan kerja setempat.

Xi, yang sangat akrab dengan urusan pedesaan karena masa mudanya di wilayah pedesaan sebagai seorang ‘pemuda terpelajar’ setengah abad yang lalu, mengakui signifikansi pesan Li. Xi mengatakan pesan tersebut sesuai dengan aspirasi penduduk desa di seluruh negeri.

Xi menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk melayani masyarakat dan berjanji untuk maju selangkah demi selangkah demi mewujudkan impian tentang kehidupan yang lebih baik bagi semua orang.

Li menganjurkan pendekatan yang lebih tertarget untuk bantuan teknologi, seraya menekankan pentingnya menyelaraskan bantuan itu dengan kebutuhan nyata penduduk desa.

Setelah pertemuan tersebut, kementerian-kementerian pemerintah melakukan penelitian lapangan dan mengambil sejumlah langkah yang telah disesuaikan di Desa Xixinzhuang, kampung halaman Li, untuk meningkatkan layanan penyuluhan teknologi pertanian.

Selama mengikuti diskusi dengan para penasihat politik pada 2022, Xi mendengarkan dengan saksama ketika ilmuwan Wang Jing mengusulkan apa yang disebutnya sebagai “radar” hijau di ladang pertanian untuk mendeteksi isu-isu keamanan dan kualitas produk pertanian secara waktu nyata (real time).

Dalam kurun waktu setahun, usulan Wang diterapkan di seluruh negeri, dan peraturan terkait pun diperkenalkan. Teknologi ini dimasukkan sebagai klausul baru dalam revisi Undang-Undang Kualitas dan Keamanan Produk Pertanian.

Dedikasi Xi untuk memberdayakan masyarakat dan memprioritaskan kebutuhan rakyat sudah terlihat sejak awal karier politiknya.

Pada Oktober 1984, sebagai ketua Partai di wilayah Zhengding di Provinsi Hebei, China utara, Xi memprakarsai sebuah survei kuesioner.

Xi pergi ke jalan-jalan dan membagikan kuesioner kepada penduduk serta mengundang mereka untuk duduk dan berbincang dengannya.

Praktik ini kemudian menjadi rutinitas, dan seiring berjalannya waktu berkembang menjadi pengumpulan pendapat secara daring (online).

Hampir empat dekade kemudian, sebagai pemimpin tertinggi Partai, Xi meningkatkan praktik demokratis ini ke jenjang yang baru. Sebelum Partai mengadakan Kongres Nasional ke-20, Xi memerintahkan pengumpulan opini publik besar-besaran secara daring guna mendengar pandangan masyarakat untuk menyusun draf laporan utama yang akan disampaikannya di kongres Partai.

Dalam waktu satu bulan, sekitar 8,54 juta saran publik terkumpul untuk menyusun kebijakan, yang mencakup berbagai topik seperti netralitas karbon dan kualitas pendidikan. Kontribusi ini kemudian disaring menjadi 1.675 poin dan dibagikan kepada kelompok penyusun laporan.

Seperti telah dinyatakan oleh Xi, demokratis atau tidaknya sebuah negara bergantung pada apakah rakyatnya benar-benar menjadi penguasa di negara tersebut.

Xi Jinping, yang saat itu menjabat sebagai sekretaris Komite Wilayah Zhengding Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC) sekretaris Komite Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC) di Wilayah Zhengding, mendengarkan pendapat penduduk desa di wilayah Zhengding, Provinsi Hebei, China utara, pada 1983. (Xinhua)

Seluruh proses

Pada 2021, Xi menggelar Konferensi Kerja Kongres Rakyat Sentral Partai yang pertama. Pada pertemuan tingkat atas tersebut, Xi menyampaikan penjelasan tentang demokrasi rakyat seluruh proses dan menyampaikan kritik terselubung  keras terhadap demokrasi palsu yang dipraktikkan di beberapa negara.

“Jika rakyat hanya dilibatkan untuk mengumpulkan suara dan kemudian tidak diberikan informasi yang seharusnya mereka dapatkan, jika mereka harus mendengarkan slogan-slogan pemilihan umum (pemilu) yang mengesankan namun suaranya tidak didengar saat pemilu selesai, atau jika mereka hanya diperlakukan dengan baik oleh para kandidat selama masa pemilu lalu diabaikan setelah pemilu berakhir, maka itu bukanlah demokrasi yang sesungguhnya,” kata Xi.

Pada 2019, ketika Xi pertama kali mengemukakan istilah “demokrasi seluruh proses,” dia mengatakan bahwa demokrasi rakyat adalah salah satu jenis demokrasi seluruh proses.

Menurut para pengamat, demokrasi seluruh proses melibatkan lebih dari sekadar persoalan pemungutan suara; demokrasi ditempa ke dalam setiap mata rantai dalam pengelolaan kekuasaan negara. Hal ini berbeda dengan fokus tunggal pada pemungutan suara dan menjamin hak-hak rakyat atas pemilihan umum, konsultasi, pengambilan keputusan, manajemen, dan pengawasan yang demokratis.

Xi sangat memperhatikan setiap proses demokratis yang disebutkan di atas dan tidak membuang waktu untuk praktik-praktik yang menghambat demokrasi.

Pada 2014, Xi membahas secara terperinci kasus jual beli suara dalam pemilihan anggota parlemen daerah di Provinsi Hunan. Terlihat geram, Xi melontarkan rentetan pertanyaan: Ke mana perginya anggota Partai? Di mana kesadaran mereka akan disiplin partai dan hukum? Di mana hati nurani mereka?

Setelah itu, Xi kembali menyinggung kasus ini setidaknya pada dua kesempatan yang berbeda. Pada akhirnya, 467 orang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka.

“Di negara sosialis yang dipimpin oleh CPC ini, semua kekuasaan negara adalah milik rakyat,” kata Xi kepada para penyelidik di lembaga pemberantasan korupsi China. “Kekuasaan politik tidak boleh didistribusikan berdasarkan status sosial, kekayaan, atau hubungan pribadi seseorang.”

Dorongan Xi untuk demokrasi permusyawaratan yang melibatkan musyawarah politik antara partai CPC yang memerintah dan partai-partai politik lainnya, sudah ada sejak dirinya masih menjabat sebagai kader Partai di daerah.

Pada tahun 1988, sebagai ketua Partai di Prefektur Ningde, Fujian, Xi memfasilitasi pembentukan komite prefektur pertama Liga Demokratik China (China Democratic League), yang merupakan partai politik di luar CPC. Xi memprakarsai kunjungan rutin para pemimpin CPC ke anggota-anggota partai politik lainnya dan kaum intelektual, menekankan pentingnya front persatuan.

Bahkan setelah menjadi pemimpin tertinggi pun, Xi masih meluangkan waktu untuk turun tangan dalam pengambilan keputusan dan manajemen yang demokratis di tingkat akar rumput.

Pada Februari 2019, Xi menyambangi sebuah pekarangan  pekarangan biasa dalam gang Hutong di area permukiman di pusat kota Beijing yang oleh para warga setempat disebut “aula pertemuan terbuka”. Kala itu, para penghuni sedang mengadakan musyawarah tentang persiapan renovasi rumah mereka.

Di papan tulis terpampang berbagai saran yang disampaikan oleh para penghuni. Di antaranya, membersihkan kesemrawutan di halaman, memastikan dapur, gudang, dan kamar mandi berfungsi optimal, serta mendatangkan tim desain profesional.

Bergabung dalam diskusi tersebut, Xi pun menanyakan, “Kapan renovasi akan dimulai?” “Apakah ada banyak rumah yang memiliki nilai sejarah dan budaya?”

Memuji kegiatan musyawarah di halaman tersebut sebagai mekanisme yang memberdayakan anggota masyarakat untuk mendiskusikan dan memutuskan urusan mereka sendiri, Xi menyebut pertemuan semacam itu sangat kondusif untuk meningkatkan keakuratan dalam tata kelola dan layanan masyarakat.

Perjalanan Xi untuk membangun mekanisme pengawasan yang efektif menemukan perwujudannya dalam pengembangan komite pengawasan urusan desa pertama di China yang lahir di Desa Houchen, Provinsi Zhejiang.

Komite pengawasan ini dibentuk pada 2004 di tengah eskalasi ketegangan antara warga setempat dan pejabat desa terkait isu pengelolaan kompensasi pembebasan lahan yang cukup besar sekitar total 20 juta yuan.

Kehadiran komite ini menarik perhatian Xi, yang saat itu menjabat sebagai ketua Partai di Zhejiang. Dia mengunjungi Houchen pada peringatan satu tahun pendirian komite tersebut, dan menekankan keniscayaan pembentukannya di tengah masyarakat yang bergulat dengan berbagai tantangan.

Dia menjuluki komite tersebut sebagai “model Houchen”, dan memuji peranannya dalam memelopori pengawasan demokratis akar rumput di daerah pedesaan.

Lebih dari dua dekade berlalu, inisiatif itu kini telah berkembang dari aksi lokal menjadi kebijakan yang diakui secara nasional dan telah mengakar di lebih dari 690.000 desa administratif di seluruh penjuru negara itu.

Xi pernah berujar bahwa untuk mengukur apakah suatu negara itu demokratis, kuncinya adalah dengan melihat apakah peraturan dan prosedur untuk menjalankan kekuasaan itu demokratis, dan yang lebih penting lagi, apakah pelaksanaan kekuasaan itu benar-benar tunduk pada pengawasan dan peninjauan rakyat.

Demokrasi bukanlah Coca-Cola

Dalam pandangan Xi, tidak ada model demokrasi yang seragam atau tunggal. Demokrasi datang dalam berbagai bentuk.

Demokrasi rakyat seluruh proses yang dipraktikkan di China ini dilandaskan pada realitas, sejarah, dan budaya negara tersebut, dan hal ini mencerminkan kehendak rakyat, kata Xi, sambil berulang kali menekankan keefektifan model demokrasi ini.

Sejumlah pejabat dan akademisi bahkan menilai bahwa demokrasi bukanlah seperti Coca-Cola, yang rasanya sama di belahan dunia mana pun karena sirupnya diproduksi di satu negara.

Para pakar di China memandang demokrasi rakyat seluruh proses sebagai hal yang sangat penting bagi pencapaian luar biasa negara itu dalam hal pertumbuhan ekonominya yang pesat, dan stabilitas sosialnya yang berkelanjutan.

Peran ini terlihat jelas dalam proses perumusan undang-undang efektif untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di negara tersebut.

Pada 2019, dalam sebuah kunjungan ke kantor penjangkauan legislatif di Shanghai, Xi berbincang dengan para warga China dan warga asing yang terlibat dalam musyawarah tentang sebuah rancangan undang-undang (RUU).

RUU tersebut disebarluaskan ke kantor-kantor penjangkauan legislatif daerah untuk memfasilitasi diskusi antarwarga sipil, sehingga suara mereka dapat didengar hingga ke dewan legislatif nasional.

Xi menindaklanjuti penghimpunan opini mengenai RUU tersebut, dan dengan saksama meninjau materi yang berisi saran-saran.

Mengakui eksplorasi bermanfaat yang dilakukan oleh kantor tersebut, Xi lantas mendorong pemeliharaan saluran terbuka bagi opini publik dan pengayaan mekanisme-mekanisme demokratis.

Persiapan dan pelaksanaan rencana lima tahun untuk pembangunan ekonomi dan sosial nasional menjadi langkah penting yang digunakan Partai dalam memerintah China.

Untuk memasukkan kearifan masyarakat ke dalam cetak biru, demokrasi harus berjalan dengan lancar.

Pada 2020, selama tur inspeksi ke Provinsi Hunan sebelum perumusan Rencana Lima Tahun ke-14 China, Xi duduk bersama 30 perwakilan akar rumput dalam sebuah pertemuan di ibu kota provinsi tersebut untuk mendengarkan pandangan dan saran mereka.

Dalam diskusi yang berlangsung selama dua jam tersebut, Pan Jiuren, seorang guru pedesaan dari kelompok etnis Yao, secara terbuka membahas kekurangan dalam pendidikan dasar di daerah-daerah terpencil, menyoroti sejumlah isu seperti kekurangan guru dan kondisi kerja yang menantang.

Menanggapi hal tersebut, Xi mengakui kemajuan China dalam hal universalisasi wajib belajar sejak reformasi dan keterbukaan China. Namun, Xi menggarisbawahi meningkatnya masalah distribusi sumber daya pendidikan yang tidak merata dan pentingnya mengatasi masalah ini.

Sebelum rencana lima tahun tersebut siap untuk dibahas dalam sebuah rapat pleno penting Komite Sentral CPC, Xi menggelar tujuh simposium serupa dan bertemu dengan masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk pekerja migran, petani, pengemudi truk, profesional hukum, serta pemilik restoran.

“Demokrasi China bukanlah khayalan belaka,” kata Robert Lawrence Kuhn, seorang akademisi asal Amerika Serikat, yang juga menjabat sebagai chairman Kuhn Foundation.

Demokrasi dalam sistem yang dipimpin oleh Partai melibatkan berbagai mekanisme umpan balik dan interaktif, terutama kongres rakyat di berbagai tingkatan, dan juga mencakup jaminan standar hidup yang memadai bagi seluruh warga China, paparnya.

Dalam “Dua Sesi” pada 2019, seorang legislator dari Provinsi Gansu menyuarakan keinginan penduduk setempat akan adanya jalan tol untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat setempat. Menoleh ke pejabat yang duduk di sampingnya, Xi menanyakan tentang jumlah wilayah yang tidak memiliki jalan tol di provinsi tersebut.

Interaksi itu mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi bagi mereka yang membutuhkan.

Pada November 2023, jalan tol yang telah lama dinantikan itu mulai beroperasi. Satu bulan kemudian, setelah gempa bumi bermagnitudo 6,2 mengguncang provinsi tersebut, jalan tol itu menjadi jalur vital untuk menyalurkan bantuan dan mengangkut korban luka ke rumah sakit.

Ini merupakan salah satu contoh bagaimana diskusi Xi dengan para legislator nasional dan penasihat politik dalam “Dua Sesi” berkonsentrasi pada mengatasi tantangan serta mengusulkan metode-metode baru bagi pembangunan ekonomi dan sosial.

Melalui interaksi-interaksi tersebut, strategi tata kelola yang inovatif dapat dipertimbangkan, disarankan, disempurnakan, dan dimatangkan.

Dengan mencermati tindakan Xi pasca pembahasan, para pengamat yang jeli mencatat konsistensinya dalam pemilihan daerah-daerah setingkat provinsi untuk penelitian lapangan (on-site) terfokus, dan menjawab isu-isu spesifik yang diangkat dalam sesi pembahasan.

Pada 2014, Xi meninjau zona perdagangan bebas Shanghai; pada 2018, Xi melakukan perjalanan ke Gunung Daliang yang terpencil di Sichuan untuk meninjau upaya pengentasan kemiskinan; pada 2021, Xi mengkaji langkah-langkah perlindungan ekologi di Dataran Tinggi Qinghai-Xizang di Qinghai. Banyak dari prioritas penelitiannya sejalan dengan kekhawatiran yang disuarakan oleh para legislator nasional dan penasihat politik.

Dalam menghadapi kompleksitas pemerintahan di negara besar seperti China, Xi kerap mengutip sebuah kutipan dari seorang komentator politik China yang berasal dari dua ribu tahun silam: “Seekor burung tidak bisa terbang ke langit hanya dengan menggunakan satu helai bulu, dan seekor kuda tidak bisa berlari hanya dengan menggunakan satu tapak.”

Kearifan kuno ini menggarisbawahi keyakinan Xi bahwa kekuatan kolektif dari 1,4 miliar lebih penduduk China harus dimanfaatkan untuk membangun negara yang kuat dan memajukan peremajaan nasional.

Alasan mengapa China begitu sukses adalah kemampuannya untuk membangkitkan semangat, melibatkan serta memobilisasi masyarakat dalam proses politik, dan dengan demikian dapat berkontribusi terhadap masa depan negara tersebut, tutur Martin Jacques, seorang pakar asal Inggris.

“Begitu banyak politisi Barat yang beranggapan bahwa inti dari demokrasi adalah demokrasi. Sebenarnya tidak,” ujarnya. “Pada akhirnya, demokrasi adalah tentang mewakili rakyat, melibatkan rakyat, dan menciptakan bentuk pemerintahan terbaik, bentuk pemerintahan yang paling dapat diterima dan paling sukses.”

Selesai