Pemerintah Jepang tetapkan 17 bandara dan pelabuhan untuk kemungkinan penggunaan pertahanan

Warga menggelar aksi protes terhadap pengerahan rudal jarak jauh dengan kemampuan serangan balasan oleh pemerintah Jepang di prefektur Kumamoto dan Shizuoka di Tokyo, Jepang, pada 31 Maret 2026. (Xinhua/Yue Chenxing)

Tokyo, Jepang (Xinhua/Indonesia Window) – Pemerintah Jepang telah menambahkan 17 bandar udara (bandara) dan pelabuhan ke dalam daftar fasilitas yang ditetapkan untuk kemungkinan penggunaan oleh Pasukan Bela Diri (Self-Defense Forces/SDF) Jepang dan Penjaga Pantai Jepang (Japan Coast Guard/JCG), sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara itu, demikian dilaporkan media lokal pada Kamis (9/4).

Berdasarkan penetapan tersebut, infrastruktur di fasilitas-fasilitas itu akan ditingkatkan dan diperluas agar pesawat dan kapal milik SDF dan JCG dapat menggunakannya untuk latihan dan tujuan lainnya, menurut laporan lembaga penyiaran publik Jepang, NHK.

Penambahan terbaru ini membuat jumlah total fasilitas semacam itu di seluruh negara tersebut bertambah menjadi 57, termasuk 24 bandara dan 33 pelabuhan.

Pemerintah Jepang telah mengalokasikan anggaran sebesar 225 miliar yen untuk pengeluaran terkait pada tahun fiskal 2026, termasuk dana untuk pembangunan jalan guna meningkatkan akses ke fasilitas-fasilitas yang telah ditetapkan. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat dari 96,8 miliar yen yang dialokasikan pada tahun fiskal sebelumnya, menurut Jiji Press.

*1 yen = 107 rupiah

Fasilitas-fasilitas yang baru ditambahkan itu meliputi Bandar Udara Chitose Baru (New Chitose) di prefektur paling utara Hokkaido, Bandar Udara Internasional Centrair Chubu di prefektur tengah Aichi, dan Pelabuhan Sendai-Shiogama di Prefektur Miyagi, Jepang timur laut.

Pemerintah menyatakan bahwa fasilitas-fasilitas yang telah ditetapkan tersebut akan terus digunakan terutama untuk tujuan sipil, sementara peningkatan seperti perpanjangan landasan pacu dan perluasan dermaga akan dilakukan jika diperlukan.

Pemerintah Jepang juga berencana untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat terkait penetapan lebih lanjut, ungkap sejumlah laporan. 

Laporan: Redaksi

Bagikan

Komentar

Berita Terkait