Para demonstran pro-Palestina yang telah berkemah di Universitas Toronto di Kanada selama 25 hari menggelar aksi unjuk rasa solidaritas.

Toronto, Kanada (Xinhua) – Para demonstran pro-Palestina yang telah berkemah di Universitas Toronto di Kanada selama 25 hari menggelar aksi unjuk rasa solidaritas pada Senin (27/5).

Sejumlah pejabat universitas mengeluarkan surat larangan masuk tanpa izin (trespass notice) pada Jumat (24/5) yang memerintahkan para demonstran untuk meninggalkan perkemahan itu pada Senin pukul 08.00 waktu setempat (19.00 WIB), namun demonstran yang dipimpin oleh mahasiswa tersebut menyatakan tidak akan beranjak pergi hingga tuntutan mereka dipenuhi.

Dalam sebuah unggahan daring pada Senin, Presiden Universitas Toronto Meric Gertler menuturkan bahwa tim pengacara universitas tersebut telah mengajukan sejumlah dokumen untuk mengupayakan injunction order (perintah pengadilan terhadap salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu) dari Pengadilan Tinggi Ontario dan meminta pihak pengadilan agar mempercepat penjadwalan konferensi kasus tersebut.

Para pengunjuk rasa dan pendukung mereka, termasuk sejumlah pengajar dan staf universitas serta anggota Federasi Tenaga Kerja Ontario (Ontario Federation of Labour), sedang menggelar aksi unjuk rasa saat pernyataan Gertler diunggah di internet.

Sara Rasikh, salah satu juru bicara demonstrasi tersebut, menyampaikan kepada massa bahwa pengunjuk rasa telah berupaya selama berbulan-bulan untuk meminta pihak universitas agar mendengarkan tuntutan mereka, namun baru menerima pengakuan setelah mendirikan perkemahan tersebut.

"Pihak universitas telah menegaskan bahwa mereka ingin menyingkirkan perkemahan ini, mereka telah mengeluarkan trespass notice, dan kini sebuah injunction, dan alasannya adalah karena kekuatan masyarakat mengancam mereka. Hal itu mengancam legitimasi lembaga ini," ujar Rasikh.

Pihak penyelenggara unjuk rasa menyerukan kepada universitas itu agar memutuskan hubungannya dengan Israel, melepaskan diri dari perusahaan-perusahaan yang mengeruk keuntungan dari serangan Israel di Gaza, serta membatalkan kemitraan dengan lembaga-lembaga akademis negara itu yang dianggap terlibat dalam perang tersebut.

Laporan: Redaksi