
Mesir dan Yaman tolak ‘militerisasi’ Laut Merah

Sebuah tanker pengangkut produk minyak bumi terlihat di Laut Merah di dekat pintu masuk Terusan Suez di Kegubernuran Suez, Mesir, pada 11 Maret 2026. (Xinhua/Ahmed Gomaa)
Kairo, Mesir (Xinhua/Indonesia Window) – Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty dan Perdana Menteri (PM) sekaligus Menteri Luar Negeri Yaman Shaya Mohsen al-Zindani, yang sedang berkunjung, pada Ahad (24/5) menolak setiap upaya untuk "menginternasionalisasi atau memiliterisasi" Laut Merah dan Teluk Aden.
Dalam pembicaraan mereka di Kairo, kedua menteri membahas keamanan jalur perairan penting tersebut, dengan Abdelatty menekankan penolakan tegas Mesir terhadap pihak "nonpesisir" mana pun yang melibatkan diri dalam pengaturan maritim regional, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir.
Abdelatty menekankan bahwa pencapaian keamanan dan tata kelola untuk jalur perairan strategis tersebut akan tetap menjadi tanggung jawab eksklusif dari negara-negara pesisir Arab dan Afrika.
Kedua belah pihak sepakat tentang perlunya pendekatan komprehensif terhadap keamanan Laut Merah, mendesak pergeseran dari perspektif militer yang sempit untuk memasukkan prioritas ekonomi dan pembangunan negara-negara pesisir.
Abdelatty juga menyoroti pentingnya mempercepat pengaktifan mekanisme untuk Dewan Negara-Negara Arab dan Afrika yang Berbatasan dengan Laut Merah dan Teluk Aden.
Berbicara soal situasi di Yaman, Abdelatty menegaskan kembali dukungan Kairo untuk persatuan dan integritas wilayah negara tersebut, serta dukungan berkelanjutan Mesir untuk lembaga-lembaga negara dan pemerintah yang sah dalam memenuhi aspirasi rakyat Yaman.
Kedua pejabat tersebut juga membahas perkembangan regional yang lebih luas, khususnya negosiasi yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran.
Abdelatty menyatakan harapan agar upaya diplomatik ini menghasilkan kesepakatan komprehensif yang mampu mengatasi kekhawatiran semua pihak, membantu mengakhiri konflik, serta menyelamatkan kawasan tersebut dari eskalasi dan ketegangan lebih lanjut.
Laporan: Redaksi
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

Hamas sebut pembebasan tahanan Palestina jadi prasyarat lanjutkan perundingan damai Gaza
Indonesia
•
26 Feb 2025

Pemerintahan baru Palestina resmi dilantik
Indonesia
•
02 Apr 2024

Moody's tempatkan peringkat kredit Israel dalam peninjauan untuk diturunkan
Indonesia
•
26 Oct 2023

Kepala HAM PBB desak penghormatan terhadap hukum internasional menyusul pernyataan Trump soal Gaza
Indonesia
•
07 Feb 2025


Berita Terbaru

5 hingga 7 Pasien di Gaza berada di ambang kematian setiap hari akibat keterlambatan akses pengobatan di luar negeri
Indonesia
•
25 May 2026

Pria misterius semprot zat tak dikenal di Tokyo, sekitar 20 orang laporkan gejala penyakit
Indonesia
•
25 May 2026

Lebih dari 900 kasus suspek teridentifikasi dalam penanganan Ebola di RD Kongo
Indonesia
•
25 May 2026

101 kasus Ebola terkonfirmasi di RD Kongo, 10 negara Afrika berisiko terjangkit wabah
Indonesia
•
25 May 2026
