Menteri: Partisipasi Taiwan buat PBB lebih tangguh

Jakarta (Indonesia Window) – Menteri Luar Negeri Republic of China (Taiwan) Jaushieh Joseph Wu menegaskan bahwa partisipasi Taiwan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa akan membuat organisasi internasional ini lebih tangguh.

Dalam sebuah artikel terbaru yang diterima dari Kantor Ekonomi dan Perdagangan Taipei (TETO), Jumat, Menteri Wu mengatakan bahwa dalam menghadapi gelombang pandemik yang meningkat baru-baru ini, Taiwan telah mampu mengendalikannya dengan baik, dan karenanya memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan negara sahabat dan mitra dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh wabah ini.

Taiwan memiliki kemampuan anti pandemik yang sangat baik, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rantai pasokan global dengan cepat, serta selalu siap memberikan bantuan substantif berkelanjutan kepada negara mitra.

“Sehingga tidak ada alasan untuk melarang Taiwan memainkan peran konstruktif di dalam struktur PBB,” tegas Wu.

Selanjutnya dia menyatakan bahwa di bawah tekanan Republik Rakyat China, PBB dan badan-badan terkait terus menggunakan Resolusi 2758 Majelis Umum PBB tahun 1971 sebagai dasar hukum untuk mengecualikan partisipasi Taiwan.

“Namun, teks resolusi tersebut hanya membahas tentang keterwakilan China di PBB, tidak menyebutkan kedaulatan China atas Taiwan, juga tidak memberi wewenang kepada Republik Rakyat China untuk mewakili Taiwan dalam struktur PBB,” imbuhnya.

Menurut Wu, faktanya, Republik Rakyat China tidak pernah memerintah Taiwan, melainkan hanya pemerintah Taiwan yang dipilih oleh rakyat Taiwan melalui prosedur demokrasi yang dapat mewakili Taiwan di kancah internasional.

“Republik Rakyat China benar-benar salah jika menyamakan Resolusi 2758 PBB dengan ‘Prinsip Satu China’ Beijing,” sebutnya.

Menteri Wu melanjutkan bahwa kekonyolan tersebut juga mencakup hal-hal tentang pemegang paspor Taiwan yang juga tidak diizinkan masuk ke PBB untuk mengunjungi atau menghadiri pertemuan, dan media Taiwan yang tidak dapat memperoleh kartu pers untuk meliput kegiatan PBB, termasuk melakukan wawancara.

“Mengecualikan rakyat Taiwan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak hanya merusak gagasan multilateralisme, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan hakiki sebagaimana yang disebutkan dalam tujuan pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tulis Wu dalam artikelnya.

Menteri Wu mengatakan bahwa dalam 60 tahun terakhir, Taiwan terus memberikan bantuan kepada negara-negara mitra di seluruh dunia.

Setelah PBB mengadopsi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, Taiwan tidak hanya bekerja keras untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, tetapi juga secara aktif membantu negara-negara mitranya dalam mencapainya.

Menurut The World Happiness Report 2021 yang diterbitkan oleh Sustainable Development Solutions Network (SDSN) atau Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan, Taiwan adalah mendapat nilai tertinggi di Asia Timur, dan berada peringkat ke-24 di dunia, mencerminkan Taiwan telah menerapkan hasil dari SDGs.

Sementara itu, untuk mencapai tujuan nol emisi karbon pada tahun 2050, Taiwan secara aktif membuat panduan (roadmap) dan merumuskan peraturan terkait untuk mempercepat kemajuan upaya ini.

“Perubahan iklim tidak mengenal batas negara, Taiwan peduli dengan masalah ini,” tegasnya.

Menteri Wu menyebutkan bahwa Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam pidato pemilihannya kembali pada bulan Juni tahun ini, menekankan bahwa pandemik telah membuat semua negara menyadari bahwa kita berbagi kehidupan satu sama lain, hanya dengan bisa menerima partisipasi dari semua pihak, PBB dan semua rakyat negara anggotanya baru bisa benar-benar mendapatkan manfaat.

“Taiwan adalah kekuatan kebaikan di dunia, dan sekarang adalah saatnya bagi PBB untuk menerima Taiwan, agar Taiwan bisa membantu,” tulis Menteri Wu.

Laporan: Redaksi