Jakarta (Indonesia Window) – Lebih dari 100.000 petani dan pekerja pertanian berkumpul di negara bagian Punjab di bagian utara India pada Ahad (21/2) untuk unjuk rasa melawan undang-undang pertanian baru, menurut laporan Reuters.

Puluhan ribu petani India telah berkemah di luar Delhi selama hampir tiga bulan, menuntut pencabutan tiga undang-undang reformasi yang menurut mereka akan merugikan, namun menguntungkan perusahaan besar.

Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi, yang memperkenalkan undang-undang tersebut pada September lalu, telah menawarkan penundaan UU ini tetapi menolak untuk mengabaikannya. Menurut Modi, UU tersebut akan membantu petani mendapatkan harga yang lebih baik.

Kedua belah pihak telah bertemu untuk negosiasi, namun gagal membuat kesepakatan. Serikat petani berjanji melanjutkan protes sampai UU dibatalkan.

Pada rapat umum Ahad (21/2) di pasar biji-bijian di Barnala, sebuah kota di Punjab, para pemimpin serikat menguraikan rencana untuk memobilisasi petani dan pekerja pertanian dari seluruh negara bagian utara dan pindah ke lokasi protes di luar Delhi akhir bulan ini.

“Kami datang ke sini untuk membuat para petani Punjab sadar akan gerakan di Delhi. Kami datang untuk memberi tahu mereka apa yang terjadi di sana dan apa yang akan terjadi selanjutnya,” kata pemimpin petani terkemuka, Joginder Ugrahan, kepada Reuters.

Massa pendukung, termasuk puluhan ribu wanita, mulai berkumpul di Barnala pada pagi hari, dengan naik bus, traktor, trailer dan mobil.

Polisi setempat memperkirakan kerumunan antara 120.000 dan 130.000 orang, yang merupakan salah satu aksi unjuk rasa terbesar melawan hukum.

Baljinder Singh, seorang petani berusia 52 tahun, mengatakan dia telah melakukan perjalanan sejauh 30 kilometer untuk menghadiri protes tersebut.

“Tujuan kami adalah agar undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah Modi dicabut,” kata Singh.

Laporan: Raihana Radhwa