Komite teknokrat Palestina bukanlah kekuatan militer, melainkan badan profesional yang berfokus pada rekonstruksi dan administrasi, yang mengandalkan keahlian dan bukan senjata.

Kairo/Gaza, Mesir/Palestina (Xinhua/Indonesia Window) – Sebuah komite teknokrat Palestina yang baru dibentuk untuk mengelola sementara Gaza pascaperang resmi memulai pekerjaannya pada Jumat (16/1), demikian disampaikan kepala komite tersebut, Ali Abdel Hamid Shaath, dalam wawancara dengan media pemerintah Mesir, Al-Qahera News.

Menurut Shaath, komite yang beranggotakan 15 orang itu, dengan prioritas pada "berkas kemanusiaan" Gaza, mengadakan pertemuan pertamanya di Kairo pada Jumat. Komite tersebut tiba pada Kamis (15/1), setelah tertunda sehari akibat hambatan dari Israel, ujar seorang sumber di Mesir kepada Xinhua.

Komite itu akan bekerja selama periode transisi dua tahun untuk memberikan bantuan dan perawatan darurat bagi kelompok-kelompok yang paling membutuhkan, terutama perempuan, anak-anak, dan orang sakit, kata Shaath, yang merupakan insinyur veteran sekaligus mantan wakil menteri perencanaan di Otoritas Palestina.

Dia mengatakan komite tersebut "akan berupaya sebaik mungkin untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dalam rencana perdamaian dan mengurangi dampak krisis kehidupan di Jalur Gaza."

Sementara itu, dalam pernyataannya di sebuah stasiun radio Palestina, Shaath mengatakan bahwa sebagai langkah awal, komite tersebut berencana memasok sekitar 200.000 unit rumah prefabrikasi. Dia juga mengusulkan rencana tiga tahun untuk menangani puing-puing perang dengan mengubur sebagian dari puing-puing tersebut di lepas pantai Gaza. Gaza dapat menjadi "lebih baik dari sebelumnya" dalam waktu tujuh tahun melalui upaya rekonstruksi yang komprehensif, imbuhnya.

Shaath menegaskan bahwa komite tersebut bukanlah kekuatan militer, melainkan badan profesional yang berfokus pada rekonstruksi dan administrasi, yang mengandalkan keahlian dan bukan senjata.

Komite itu dibentuk pada Rabu (14/1) untuk mengelola sementara Gaza pascaperang, setelah pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan dimulainya rencana perdamaian Gaza tahap kedua. Pada hari yang sama, kepresidenan Palestina menyatakan dukungannya terhadap komite tersebut.

Pada Kamis, Hamas menegaskan kembali kesiapannya untuk menyerahkan pemerintahan Gaza kepada komite itu dan memfasilitasi misinya.

Gencatan senjata rapuh yang sedang berlaku dan dimediasi oleh Mesir, Qatar, Turkiye, serta AS, mulai diterapkan pada 10 Oktober 2025. Namun, otoritas kesehatan Gaza pada Jumat mengatakan bahwa setidaknya 463 orang tewas dan 1.269 lainnya terluka sejak gencatan senjata dimulai.

Sejak 7 Oktober 2023, operasi militer Israel di Gaza telah menewaskan 71.455 warga Palestina dan melukai 171.347 lainnya, serta menyebabkan kehancuran luas dan memperburuk kondisi kemanusiaan di daerah kantong tersebut, tambah pihak berwenang setempat. 

Laporan: Redaksi