
Kolombia akan jatuhkan tarif 100 persen ke Ekuador, langkah balasan di tengah ketegangan

Orang-orang menikmati waktu senggang di pantai di Santa Marta, Kolombia, pada 8 November 2025. (Xinhua/Andres Moreno)
Bogota, Kolombia (Xinhua/Indonesia Window) – Kementerian Perdagangan Kolombia pada Jumat (10/4) mengatakan bahwa mereka akan menaikkan tarif impor dari negara tetangga mereka, Ekuador, menjadi 100 persen dari sebelumnya 30 persen, merespons keputusan yang dibuat sehari sebelumnya oleh Quito, seiring meningkatnya ketegangan antara kedua negara.
Menteri Perdagangan Kolombia Diana Morales mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kenaikan tarif terbaru Ekuador dari 50 persen menjadi 100 persen memaksa Kolombia untuk menyelaraskan kebijakannya, seraya menuding langkah Quito tersebut mendistorsi persaingan dan merugikan produsen domestik kedua negara.
Proses untuk menerapkan langkah baru tersebut akan segera dimulai, katanya, seraya menambahkan bahwa Kolombia telah melakukan dialog dengan Ekuador namun tidak mendapat respons positif.
"Kami telah mengerahkan semua upaya diplomatik dan tetap membuka saluran dialog dengan pemerintah Ekuador, mencari solusi yang menguntungkan kedua negara, pelaku bisnis, dan yang terpenting, masyarakat di kedua sisi perbatasan," katanya.
"Namun, kami belum menerima respons positif. ... Oleh karena itu, kami terpaksa menyesuaikan langkah-langkah tarif kami agar sesuai dengan tarif baru Ekuador," ujarnya, seraya menambahkan bahwa pemerintah Kolombia akan memperkenalkan langkah-langkah dukungan, termasuk jalur kredit dan akses pembiayaan, untuk membantu bisnis yang terdampak.
Dengan alasan defisit perdagangan dan menuding Kolombia gagal memerangi perdagangan narkoba secara efektif di perbatasan bersama, Ekuador dalam beberapa bulan terakhir telah menaikkan tarif terhadap negara tetangganya yang lebih besar tersebut, sementara Kolombia membantah tudingan itu.
Kedua negara juga berselisih mengenai komentar Presiden Kolombia Gustavo Petro bahwa mantan wakil presiden Ekuador Jorge Glas ditahan sebagai "tahanan politik" dan harus dibebaskan.
Laporan: Redaksi
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

Laporan BFA sebut transisi energi merupakan kunci pembangunan hijau di Asia
Indonesia
•
27 Mar 2024

Penyelidikan antisubsidi China terhadap produk susu impor UE akan ikuti aturan WTO
Indonesia
•
23 Aug 2024

Program UMKM Naik Kelas Kota Bogor 2025 resmi dimulai, 143 pengusaha siap berkembang
Indonesia
•
05 Aug 2025

Bank sentral Inggris naikkan suku bunga jadi 3,5 persen
Indonesia
•
16 Dec 2022


Berita Terbaru

Jumlah EV di Belanda melonjak di tengah kenaikan harga energi
Indonesia
•
11 Apr 2026

Kerja sama keuangan perkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian eksternal
Indonesia
•
11 Apr 2026

Presiden Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan komersial listrik, tonggak baru industrialisasi hijau nasional
Indonesia
•
10 Apr 2026

Proyek melamin pertama Indonesia jadi tonggak penting dalam pengembangan industri hilir
Indonesia
•
10 Apr 2026
