Wawancara – AS manfaatkan Filipina dan isu Laut China Selatan untuk redam China

Seorang peneliti melepaskan tali pada kapal selam berawak Shenhai Yongshi (Deep Sea Warrior) dari kapal penelitian ilmiah Tan Suo Yi Hao (Discovery One) untuk melakukan persiapan penyelidikan bawah air di Laut China Selatan pada 26 Mei 2023. (Xinhua/Pu Xiaoxu)

Isu Laut China Selatan semakin rumit dengan campur tangan Amerika Serikat yang dinilai memanfaatkan Filipina sebagai pion dan proksi.

 

Beijing, China (Xinhua) – Amerika Serikat (AS) memanfaatkan Filipina dan isu Laut China Selatan dalam persaingan strategis dan taktiknya untuk meredam China, demikian disampaikan seorang pakar.

“AS menggunakan Filipina sebagai pion dan proksi,” kata Anna Malindog-Uy, Wakil Presiden Asian Century Philippines Strategic Studies Institute (ACPSSI), sebuah wadah pemikir yang berbasis di Manila.

Isu maritim adalah urusan Filipina dan China, dan AS bukanlah pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut, dan oleh karena itu harus menahan diri untuk tidak mengintervensi atau mencampuri masalah ini, kata Malindog-Uy kepada Xinhua.

“Mengingat Perjanjian Pertahanan Bersama Filipina dengan AS, eskalasi dapat menyebabkan meningkatnya keterlibatan dan campur tangan militer AS di … Laut China Selatan dan wilayah Asia-Pasifik yang lebih luas, yang berpotensi menimbulkan konfrontasi langsung antara AS dan China,” lanjutnya.

Campur tangan AS dalam masalah Laut China Selatan “ibarat menyiram api dengan bahan bakar, memperumit situasi yang sudah rumit,” katanya.

Keterlibatannya dalam sengketa Laut China Selatan dapat meningkatkan ketegangan lebih lanjut, memperumit upaya diplomatik untuk menyelesaikan perselisihan secara pragmatis, diplomatis, dan damai, kata Malindog-Uy.

Cukup hipokrit bagi AS untuk memaksa agar menghormati hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) di Laut China Selatan, mengingat AS bukanlah negara penanda tangan UNCLOS. Meskipun AS telah menandatangani perjanjian tersebut, AS belum meratifikasinya, lanjutnya.

“Hal ini merusak persatuan dan sentralitas ASEAN dalam mengatasi isu Laut China Selatan dan dapat mengurangi keampuhan forum-forum multilateral di tingkat ASEAN yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik,” kata Malindog-Uy.

Pakar itu memperingatkan bahwa eskalasi ketegangan antara Filipina dan China di daerah tersebut akan menimbulkan efek riak di berbagai bidang dan berpotensi mengubah bentuk tatanan regional di kawasan Asia-Pasifik.

“Salah satu dampak langsungnya adalah meningkatnya kekhawatiran keamanan di antara negara-negara Asia Tenggara,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa hal ini berpotensi menghasilkan kawasan ASEAN yang lebih termiliterisasi dan terpecah belah, sehingga memengaruhi pasokan ikan dan mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada laut.

Malindog-Uy mengatakan berbagai upaya diplomatik, langkah-langkah untuk membangun kepercayaan, dan penyelesaian Kode Etik di Laut China Selatan secepatnya dapat membantu meredakan ketegangan.

“Memang, meskipun sudah ada dialog, masih belum ada solusi yang komprehensif untuk sengketa di Laut China Selatan,” katanya.

Filipina dan China harus fokus pada kerja sama praktis dan bukan pada perselisihan, serta berkembang bersama sehingga menguntungkan kedua belah pihak secara nyata dan damai, lanjut pakar itu.

Kedua belah pihak seharusnya lebih memikirkan pengelolaan perikanan bersama, eksplorasi minyak dan gas bersama, penelitian kelautan bersama, dan inisiatif bersama dalam melindungi dan menjaga ekosistem laut di Laut China Selatan,” katanya.

Laporan: Redaksi

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Iklan