Iran kecam kehadiran AS di Suriah, sebut sebagai “agresi illegal”

Serangan militer udara AS pada Selasa (23/8) di Provinsi Deir ez-Zor, Suriah timur diluncurkan atas arahan Presiden AS Joe Biden dan menargetkan fasilitas-fasilitas infrastruktur yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran.

 

Jakarta (Indonesia Window) – Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran pada Jumat (26/8) mengecam kehadiran militer Amerika Serikat (AS) di Suriah sebagai “pendudukan” dan serangan udara terbaru AS di sana sebagai “agresi ilegal terhadap para pembela kemerdekaan dan integritas wilayah Suriah.”

Nasser Kanaani menyampaikan pernyataan itu dalam sebuah cuitan di Twitter, mengutuk justifikasi AS atas serangan udara pada Selasa (23/8) di Provinsi Deir ez-Zor, Suriah timur.

Dia mengecam AS karena secara keliru mengklaim serangan udara baru-baru ini sebagai respons langsung terhadap apa yang mereka sebut serangan milisi pro-Iran terhadap pasukan Amerika di Suriah.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis di situs jejaring kementerian itu pada Rabu (24/8), Kanaani mengatakan serangan AS tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Suriah. Dia juga menyangkal adanya hubungan antara negaranya dengan kelompok-kelompok yang menjadi sasaran serangan udara di Suriah.

Dia menekankan bahwa kehadiran militer AS yang berkelanjutan di Suriah melanggar hukum internasional dan dianggap sebagai pendudukan, dan klaim AS tentang kehadirannya di Suriah yang ditujukan untuk memerangi terorisme hanya dalih untuk melanjutkan pendudukan tersebut.

Komando Pusat AS mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu (24/8) bahwa serangan udara AS sehari sebelumnya diluncurkan atas arahan Presiden AS Joe Biden dan “menargetkan fasilitas-fasilitas infrastruktur yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran.”

Korps Garda Revolusi Islam Iran merupakan cabang dari Angkatan Bersenjata Iran yang didirikan setelah Revolusi Iran pada 22 April 1979 atas perintah Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Menurut konstitusi Iran, Garda Revolusi dimaksudkan untuk melindungi sistem politik Republik Islam Iran dan sistem Islam, serta mencegah campur tangan asing dan kudeta oleh militer atau ‘gerakan menyimpang’.

Sumber: Xinhua

Laporan: Redaksi