Gaza, Palestina (Xinhua/Indonesia Window) – Warga Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat menyaksikan pemilihan umum (pemilu) parlemen Israel yang sedang berlangsung dengan sikap skeptis, seraya mempertanyakan apakah pemerintahan baru nantinya akan membawa perubahan apa pun dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Digelar pada Selasa (27/10), pemilu untuk Knesset ke-26, parlemen Israel, berlangsung di tengah perpecahan mengenai masa depan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

Di Gaza, tempat kehancuran yang meluas, pengungsian, dan krisis kemanusiaan yang semakin parah terus membentuk kehidupan sehari-hari, banyak warga Palestina khawatir bahwa hasil pemilu ini tidak akan banyak membantu meringankan penderitaan mereka.

Omar Nabhan (35), ayah dua anak yang mengungsi dari kamp pengungsi Jabalia di Gaza utara, kini tinggal di sebuah tenda di sebelah barat Gaza City.

Setelah lebih dari tiga tahun perang, satu-satunya kekhawatiran keluarganya adalah memenuhi kebutuhan pokok.

"Kami hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami harus meninggalkan rumah dan terpaksa mengungsi, dan kami tidak tahu kapan bisa kembali menjalani kehidupan normal," kata Nabhan kepada Xinhua.

"Satu-satunya kekhawatiran kami saat ini adalah menyediakan makanan, tempat tinggal, dan keamanan bagi anak-anak kami, tanpa terus-menerus dihantui ketakutan akan serangan bom atau terpaksa mengungsi lagi," ujarnya.

Nabhan mengatakan dia berharap pemilu Israel akan membawa para pemimpin yang bersedia memperbaiki kondisi di Gaza, mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, dan memfasilitasi rekonstruksi.

Namun, dia tetap ragu bahwa perubahan politik tersebut akan berbuah perbaikan nyata di lapangan.

"Bagi kami, nama-nama itu tidak lebih penting dibandingkan hasil yang benar-benar dapat mengubah kenyataan yang kami hadapi," tuturnya.

Fawzi al-Hajj Ahmed (50), ayah lima anak yang mengungsi di Deir al-Balah, Gaza tengah, mengatakan bahwa keluarga-keluarga kesulitan membeli makanan dan kebutuhan pokok lainnya seiring dengan kenaikan harga dan memburuknya kondisi ekonomi.

"Orang-orang sudah kelelahan akibat perang, pengungsian, dan penantian yang panjang. Ada yang kehilangan rumah, ada yang kehilangan mata pencaharian, dan ada pula yang kehilangan anggota keluarga," ungkapnya kepada Xinhua. "Kami tidak menginginkan janji-janji politik. Kami ingin melihat perubahan nyata dalam kehidupan kami."

Di Tepi Barat, perluasan permukiman, kekerasan yang dilakukan para pemukim, serangan militer, dan pembatasan pergerakan telah memperdalam kekhawatiran terkait keamanan maupun prospek tercapainya penyelesaian politik.

Sulaiman al-Jabari (38) asal Hebron di Tepi Barat bagian selatan mengatakan operasi militer Israel, yang dimulai di kota tersebut pada Jumat (23/10) setelah dua tentara Israel tewas, telah semakin mengganggu kehidupan sehari-hari, yang berdampak pada keluarga, pekerja, dan pemilik usaha.

"Orang-orang hanya ingin hidup dengan aman, pergi bekerja, dan bersekolah tanpa rasa takut atau pembatasan," ujar al-Jabari kepada Xinhua.

Dia meragukan bahwa hasil pemilu Israel saja akan membawa perbaikan yang berarti bagi kondisi kehidupan warga Palestina.

"Kami ingin operasi militer dan penyerbuan dihentikan, serta pembatasan yang mengganggu kehidupan kami dicabut," katanya.

Ahed Ferwana, seorang analis politik yang berspesialisasi dalam urusan Israel, mengungkapkan kepada Xinhua bahwa pemilu tersebut akan berdampak pada warga Palestina baik di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, maupun di Gaza.

Ferwana mengatakan kepemimpinan Netanyahu yang terus berlanjut kemungkinan akan memperpanjang konflik di Gaza dan operasi militer di Tepi Barat, menyinggung tentang pengungsian dari kamp-kamp pengungsi di wilayah utara serta operasi militer di Hebron.

Jika oposisi yang dipimpin oleh Gadi Eizenkot menang, pemerintahan baru mungkin akan lebih selaras dengan rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan berupaya memperbaiki citra internasional Israel, papar Ferwana.

Namun, dia tidak mengharapkan adanya perubahan mendasar yang menguntungkan pihak Palestina, seraya memperkirakan bahwa pemerintahan semacam itu akan terus menentang pembentukan negara Palestina.

Laporan: Redaksi