Havana, Kuba (Xinhua/Indonesia Window) – Pengetatan embargo perdagangan Washington terhadap Kuba menyebabkan pulau itu mengalami rekor kerugian ekonomi sebesar 8,083 miliar dolar AS dari Maret 2025 hingga Februari 2026, naik 7 persen dibandingkan angka tahun sebelumnya, demikian disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Kuba Bruno Rodriguez pada Senin (7/9), seraya mengecam dampak destruktif embargo tersebut terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat Kuba.

*1 dolar AS = 17.653 rupiah

Kuba telah berada di bawah embargo perdagangan Amerika Serikat (AS) selama lebih dari enam dekade. Pemerintah menyatakan kerugian ekonomi kumulatif telah melampaui 178,7 miliar dolar AS pada harga yang berlaku saat ini, naik sebesar 4,7 persen dari periode sebelumnya.

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah memperketat embargo tersebut dengan secara efektif melarang pasokan bahan bakar ke Kuba melalui perintah eksekutif yang mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan pengelola kapal tanker atau lini pelayaran, sehingga memicu krisis energi yang akut.

"Embargo itu tidak menghukum pemerintah; melainkan menghukum kehidupan sehari-hari masyarakat dalam segala aspek," ujar Rodriguez. "Ini merupakan sebuah tindakan hukuman kolektif yang terlihat nyata dalam berbulan-bulan lamanya hidup dengan hanya dua atau tiga jam listrik sehari, atau bahkan kurang. Hal itu telah merusak seluruh tatanan kehidupan keluarga."

Sebuah kapal yang mengangkut 100.000 metrik ton minyak mentah dapat mengurangi pemadaman listrik secara drastis selama sekitar dua pekan, sebutnya, seraya menuturkan bahwa sanksi tersebut juga memblokir suku cadang untuk pembangkit listrik tenaga termal, serta panel surya dan kebutuhan baterai untuk taman fotovoltaik yang dapat dipasang dalam waktu 45 hari.

Krisis energi juga berdampak pada pasokan air, karena pemadaman listrik mengganggu sumber air, stasiun pompa, dan pompa pipa. Sementara itu, bahan bakar akibat sanksi AS mempersulit pengoperasian generator, kata Rodriguez.

Kekurangan pasokan listrik itu juga telah berdampak pada rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, termasuk yang menyediakan perawatan esensial bagi bayi baru lahir, tuturnya, seraya menambahkan bahwa para dokter bedah terkadang terpaksa melakukan operasi menggunakan penerangan dari lampu yang dapat diisi ulang (rechargeable lamp) atau ponsel, sementara kelangkaan bahan bakar juga menghambat armada ambulans dan akses ke obat-obatan.

Menurut data pemerintah, angka kematian bayi di Kuba melonjak dari empat per 1.000 kelahiran hidup pada 2018 menjadi 9,9 pada 2025, sebuah tren yang menurut Rodriguez disebabkan oleh minimnya sumber daya dalam sistem kesehatan publik serta berbagai kesulitan penyediaan perawatan dan layanan medis.

Sektor transportasi dan pendidikan juga tidak luput dari dampak tersebut, imbuhnya, karena kelangkaan bahan bakar telah mempersulit para pekerja, pelajar, dan guru dalam melakukan perjalanan.

Sanksi-sanksi tersebut semakin mengikis kualitas hidup, kata Rodriguez. "Ini bukanlah soal 'dampak kolateral', sebuah frasa yang juga tidak dapat diterima dalam konteks perang kriminal AS terhadap Kuba."

"Mereka adalah korban dari strategi agresif, sebuah rencana yang diperhitungkan secara dingin. Itulah tujuan dari langkah-langkah yang sedang diimplementasikan. Ini merupakan hukuman kolektif terhadap warga Kuba untuk mencapai tujuan politik," ujarnya.

Pemerintah Kuba akan terus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta akan melanjutkan reformasi ekonomi dan sosial yang telah disetujui oleh Majelis Kekuatan Rakyat Nasional Kuba, tambahnya.

Laporan: Redaksi