Diplomat Hongaria janji jadikan Majelis Umum PBB lebih berdampak

Csaba Korosi, presiden terpilih Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-77, berpidato dalam rapat pleno Majelis Umum PBB di markas besar PBB di New York, pada 7 Juni 2022. (Xinhua/UN Photo/Eskinder Debebe)
Diplomat Hongaria Csaba Korosi menyatakan bahwa dia memiliki peran dalam membangun jembatan dan membuat pekerjaan Majelis Umum lebih berorientasi pada dampak.
PBB (Xinhua) – Diplomat Hongaria Csaba Korosi yang kini menjabat Presiden Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-77, pada Senin (12/9) berjanji untuk menjembatani dan membuat pekerjaan Majelis Umum lebih berorientasi pada dampak."Kita harus terus mereformasi dan mentransformasi PBB, termasuk Majelis Umum, dan memperkuat kerja sama kita melalui kepercayaan," kata Korosi kepada wartawan usai diambil sumpahnya sebagai presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-77."Peran saya nanti adalah membangun jembatan dan membuat pekerjaan Majelis Umum lebih berorientasi pada dampak. Saya berencana untuk mengejar agenda terpadu bagi perdamaian dan keamanan, hak asasi manusia, dan keberlanjutan, yang merupakan tiga tujuan yang saling memperkuat. Kita harus mendukung setiap tujuan itu, atau ketiganya akan gagal," ungkap Korosi.Dia mengungkapkan bahwa prioritasnya adalah berdiri teguh pada prinsip-prinsip dasar Piagam PBB, membuat kemajuan yang signifikan dan terukur pada transformasi keberlanjutan, menargetkan solusi sistemik yang terintegrasi, meningkatkan peran ilmu pengetahuan dalam membentuk keputusan, dan meningkatkan solidaritas."Saya mengundang semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama dan memperluas kesamaan di antara negara-negara anggota dan pemangku kepentingan," ujar Korosi. "Saya akan terus mengoordinasikan upaya dengan sekretaris jenderal, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, serta badan-badan PBB terkait lainnya, dan melakukan konsultasi rutin dan berorientasi dampak dengan masyarakat sipil, kaum muda, lembaga ilmiah, pusat pengetahuan, organisasi keagamaan, sektor swasta, dan lembaga-lembaga keuangan utama."Sidang Majelis Umum PBB ke-77 dijadwalkan dibuka pada Selasa (13/9). Moto presidensi Korosi adalah "Solusi melalui Solidaritas, Keberlanjutan, dan Ilmu Pengetahuan" (Solutions through solidarity, sustainability, and science).Ujian multilateralismeSekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Senin (12/9) mengungkapkan bahwa dirinya melihat adanya ujian yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap multilateralisme pada Sidang Majelis Umum PBB.Sekjen PBB Guterres juga menyoroti konflik-konflik keji yang membahayakan jutaan nyawa manusia, memperdalam jurang kemiskinan dan ketidaksetaraan yang terus menghambat pemulihan dan pembangunan, sistem keuangan global yang merosot secara moral yang mendera negara-negara berkembang dan menghalangi jalan mereka menuju pemulihan berkelanjutan, serta darurat iklim yang secara harfiah sedang "membakar planet kita."Sidang Majelis Umum PBB ke-76 diwarnai dengan serangkaian tantangan yang semakin dalam, di antaranya kenaikan harga-harga, menurunnya daya beli, meningkatnya kerawanan pangan, dan bayang-bayang resesi global yang semakin besar, pandemi global yang sulit dikalahkan, dan munculnya kedaruratan kesehatan lain dalam wabah cacar monyet, serta gelombang panas, badai, banjir, dan bencana alam mematikan lainnya.Laporan: RedaksiBagikan
Komentar
Berita Terkait

Taiwan targetkan 15,1 persen pasokan listrik dari energi terbarukan pada 2025
Indonesia
•
24 Jul 2022

Israel sebut ada rudal baru dari Iran usai gencatan senjata
Indonesia
•
24 Jun 2025

Patroli gabungan ke-125 di Sungai Mekong dimulai
Indonesia
•
16 Jan 2023

Bocorkan video penyiksaan tahanan Palestina, eks kepala jaksa militer Israel ditangkap
Indonesia
•
05 Nov 2025
Berita Terbaru

Kongres AS bantah klaim Trump soal militer Rusia dan China di Greenland
Indonesia
•
10 Feb 2026

Fokus Berita - Ilmuwan dunia pun terjerat godaan Epstein
Indonesia
•
10 Feb 2026

Sekjen PBB sebut semua permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki tidak punya validitas hukum
Indonesia
•
10 Feb 2026

Pejabat Palestina sebut Trump berupaya jadikan "Dewan Perdamaian" alternatif PBB
Indonesia
•
09 Feb 2026
