COVID-19 – UNICEF tandatangani perjanjian pasokan vaksin Clover

8 Desember 2021

Jakarta (Indonesia Window) – Dana Anak-anak PBB UNICEF dan Clover Biopharmaceuticals Ltd. telah menandatangani perjanjian jangka panjang untuk pasokan vaksin Clover COVID-19 di bawah skema global Fasilitas COVAX.

Melalui perjanjian itu, UNICEF akan memiliki akses ke 414 juta dosis vaksin COVID-19 Clover hingga akhir tahun 2022, demikian pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dosis tersebut diberikan kepada Fasilitas COVAX melalui Perjanjian Pembelian di Muka (APA) yang ditandatangani antara Gavi, Aliansi Vaksin dan Clover Biopharmaceuticals pada 30 Juni 2021.

Vaksin akan dipasok ke negara dan wilayah yang berpartisipasi dalam Advance Market Commitment (AMC) Fasilitas COVAX, serta peserta yang membiayai sendiri.

Perjanjian ini semakin memperluas basis pemasok vaksin COVID-19 UNICEF.

UNICEF telah menandatangani perjanjian pasokan dengan produsen vaksin termasuk Serum Institute of India, Pfizer, AstraZeneca, Human Vaccine, Moderna, Janssen Pharmaceutica NV, Sinopharm dan Sinovac.

Penambahan vaksin Clover ke dalam portofolio memberikan diversifikasi lebih lanjut dengan menyediakan akses ke vaksin sub unit protein pertama.

Pengadaan oleh UNICEF berdasarkan perjanjian ini bergantung pada produk yang mencapai Daftar Penggunaan Darurat (EUL) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kemanjuran vaksin.

Pengiriman vaksin dari UNICEF dimulai pada kuartal pertama 2022 dengan syarat negara target siap menerimanya dan WHO memberikan EUL.

Tujuan Fasilitas COVAX adalah membantu mengatasi fase akut pandemik global dengan menyediakan akses yang cepat, adil dan merata ke vaksin yang aman dan efektif untuk semua negara dan wilayah yang berpartisipasi, terlepas dari tingkat pendapatan.

Fasilitas COVAX, yang dipimpin bersama oleh Gavi, Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI) dan WHO, bersama dengan UNICEF, bertujuan menyediakan akses ke vaksin COVID-19 yang terjamin kualitasnya, termasuk bagi tenaga kesehatan garis depan dan pekerja sosial, serta kelompok berisiko tinggi dan rentan lainnya.

Laporan: Raihana Radhwa