Sejak Januari, pemerintahan Trump memberlakukan putaran baru pembatasan minyak terhadap Kuba dan berulang kali mengeluarkan ancaman militer.

Washington, Amerika Serikat (Xinhua/Indonesia Window) – Penjaga Pantai (Coast Guard) Amerika Serikat (AS) mengizinkan sebuah kapal tanker minyak mentah milik Rusia masuk ke Kuba setelah berbulan-bulan blokade minyak terhadap negara tersebut, demikian dilansir The New York Times pada Ahad (29/3).

Kapal tanker yang mengangkut sekitar 730.000 barel minyak dan dimiliki oleh pemerintah Rusia tersebut berada beberapa mil dari perairan teritorial Kuba pada Ahad malam waktu setempat, menurut laporan The New York Times, seraya mengungkapkan kapal itu dapat mencapai tujuan yang direncanakan di Matanzas, Kuba, pada Senin (30/3) malam.

Penjaga Pantai AS memiliki dua kapal cutter di wilayah tersebut yang bisa saja mencoba mencegat kapal tanker Rusia, tetapi pemerintahan Trump tidak memerintahkan kapal-kapal tersebut untuk bertindak, demikian kata seorang pejabat AS yang mendapat informasi tentang masalah tersebut.

"Kedatangan kapal Rusia itu akan mengubah arah krisis yang memburuk dengan cepat di Kuba, memberikan negara kepulauan tersebut setidaknya beberapa pekan sebelum cadangan bahan bakarnya habis," menurut laporan itu.

Sejak Januari, pemerintahan Trump memberlakukan putaran baru pembatasan minyak terhadap Kuba dan berulang kali mengeluarkan ancaman militer. Menurut sejumlah laporan media AS, pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan upaya untuk mendorong perubahan rezim di Kuba.

Berbicara di Florida pada Jumat (27/3), Presiden AS Donald Trump memuji kemajuan dalam perang melawan Iran, dengan mengatakan "Kuba berikutnya".

Pada 17 Maret, Kementerian Luar Negeri Rusia menyuarakan keprihatinan serius atas meningkatnya tekanan AS terhadap Kuba, dan berjanji akan memberikan dukungan yang diperlukan bagi negara kepulauan di Karibia tersebut.

"Rusia menegaskan kembali solidaritasnya yang tak tergoyahkan dengan Pemerintah Kuba dan rakyatnya yang sudah seperti saudara. Kami mengecam keras upaya untuk secara terang-terangan mencampuri urusan dalam negeri negara berdaulat, mengintimidasi, dan melakukan langkah pembatasan sepihak yang ilegal," kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan.

Laporan: Redaksi