
Yordania resmi larang aktivitas Ikhwanul Muslimin

Wisatawan mengunjungi situs arkeologi Amman Citadel di Amman, ibu kota Yordania, pada 27 Desember 2024. (Xinhua/Mohammad Abu Ghosh)
Aktivitas Ikhwanul Muslimin dinilai menimbulkan risiko serius bagi masyarakat dan mengancam keselamatan warga, terutama di saat Yordania sedang berupaya menjaga keamanan, mempertahankan stabilitas, dan memajukan jalur pembangunannya di tengah berbagai tantangan regional dan global.
Amman, Yordania (Xinhua/Indonesia Window) – Menteri Dalam Negeri Yordania Mazen Farrayeh pada Rabu (23/4) mengumumkan larangan terhadap semua aktivitas Ikhwanul Muslimin, menyatakan "langkah-langkah yang diperlukan" akan diambil bagi setiap individu atau entitas mana pun yang terbukti memiliki keterkaitan dengan kelompok tersebut.Dalam sebuah taklimat pers via Al Mamlaka TV yang dikelola pemerintah, Farrayeh menekankan bahwa setiap aktivitas kelompok tersebut, tanpa memandang jenisnya, akan dianggap sebagai pelanggaran hukum dan akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum.Farrayeh mendesak percepatan kerja komite pembubaran, yang bertugas untuk menyita aset-aset milik Ikhwanul Muslimin, sesuai dengan putusan pengadilan yang berlaku.Dia juga mengumumkan keputusan untuk menutup semua kantor atau tempat yang digunakan oleh kelompok tersebut.Sang menteri memperingatkan bahwa kekuatan politik, media, pengguna media sosial, organisasi masyarakat sipil, serta pihak-pihak lainnya dilarang untuk terlibat dengan atau memublikasikan konten yang berkaitan dengan Ikhwanul Muslimin dan semua front atau cabangnya.Farrayeh mengungkapkan bahwa kelompok tersebut diketahui sedang berupaya memproduksi dan menguji bahan peledak, berencana untuk menargetkan pasukan keamanan dan lokasi-lokasi sensitif di wilayah negara kerajaan itu.Dia menekankan bahwa Ikhwanul Muslimin telah bertindak secara diam-diam dan terlibat dalam aktivitas yang merusak stabilitas keamanan, mengancam persatuan nasional, serta mengganggu ketertiban dan keamanan publik.Praktik-praktik yang terus dilakukan oleh kelompok tersebut menimbulkan risiko serius bagi masyarakat dan mengancam keselamatan warga, terutama di saat negara sedang berupaya menjaga keamanan, mempertahankan stabilitas, dan memajukan jalur pembangunannya di tengah berbagai tantangan regional dan global, tuturnya.Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

Jepang mulai kerjakan relokasi pangkalan AS di Okinawa meski ditentang warga setempat
Indonesia
•
12 Jan 2024

Saudi tutup sementara akses umroh cegah virus corona
Indonesia
•
27 Feb 2020

China tambah 3 entitas AS ke dalam daftar hitam imbas jual senjata ke Taiwan
Indonesia
•
20 May 2024

China desak UE kembali ke jalur yang benar dalam selesaikan sengketa dagang lewat konsultasi
Indonesia
•
05 Oct 2024


Berita Terbaru

Iran sebut kapal perang Eropa yang lintasi Selat Hormuz dianggap sebagai sasaran yang sah
Indonesia
•
29 Jul 2026

Israel perluas operasi militer di Tepi Barat, tambah permukiman ilegal Yahudi
Indonesia
•
29 Jul 2026

Ratusan ribu warga Afrika jadi korban perdagangan manusia, sindikat raup puluhan triliun rupiah per tahun
Indonesia
•
29 Jul 2026

Sedikitnya 15 anggota pasukan paramiliter Irak tewas akibat serangan AS-Arab Saudi
Indonesia
•
29 Jul 2026
