
Yordania resmi larang aktivitas Ikhwanul Muslimin

Wisatawan mengunjungi situs arkeologi Amman Citadel di Amman, ibu kota Yordania, pada 27 Desember 2024. (Xinhua/Mohammad Abu Ghosh)
Aktivitas Ikhwanul Muslimin dinilai menimbulkan risiko serius bagi masyarakat dan mengancam keselamatan warga, terutama di saat Yordania sedang berupaya menjaga keamanan, mempertahankan stabilitas, dan memajukan jalur pembangunannya di tengah berbagai tantangan regional dan global.
Amman, Yordania (Xinhua/Indonesia Window) – Menteri Dalam Negeri Yordania Mazen Farrayeh pada Rabu (23/4) mengumumkan larangan terhadap semua aktivitas Ikhwanul Muslimin, menyatakan "langkah-langkah yang diperlukan" akan diambil bagi setiap individu atau entitas mana pun yang terbukti memiliki keterkaitan dengan kelompok tersebut.Dalam sebuah taklimat pers via Al Mamlaka TV yang dikelola pemerintah, Farrayeh menekankan bahwa setiap aktivitas kelompok tersebut, tanpa memandang jenisnya, akan dianggap sebagai pelanggaran hukum dan akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum.Farrayeh mendesak percepatan kerja komite pembubaran, yang bertugas untuk menyita aset-aset milik Ikhwanul Muslimin, sesuai dengan putusan pengadilan yang berlaku.Dia juga mengumumkan keputusan untuk menutup semua kantor atau tempat yang digunakan oleh kelompok tersebut.Sang menteri memperingatkan bahwa kekuatan politik, media, pengguna media sosial, organisasi masyarakat sipil, serta pihak-pihak lainnya dilarang untuk terlibat dengan atau memublikasikan konten yang berkaitan dengan Ikhwanul Muslimin dan semua front atau cabangnya.Farrayeh mengungkapkan bahwa kelompok tersebut diketahui sedang berupaya memproduksi dan menguji bahan peledak, berencana untuk menargetkan pasukan keamanan dan lokasi-lokasi sensitif di wilayah negara kerajaan itu.Dia menekankan bahwa Ikhwanul Muslimin telah bertindak secara diam-diam dan terlibat dalam aktivitas yang merusak stabilitas keamanan, mengancam persatuan nasional, serta mengganggu ketertiban dan keamanan publik.Praktik-praktik yang terus dilakukan oleh kelompok tersebut menimbulkan risiko serius bagi masyarakat dan mengancam keselamatan warga, terutama di saat negara sedang berupaya menjaga keamanan, mempertahankan stabilitas, dan memajukan jalur pembangunannya di tengah berbagai tantangan regional dan global, tuturnya.Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

Visa wisata Saudi tarik 24.000 pengunjung dalam 10 hari
Indonesia
•
08 Oct 2019

AS didesak tinggalkan mentalitas Perang Dingin dalam hubungannya dengan China
Indonesia
•
07 Apr 2023

Hamas konfirmasi serahkan proposal perjanjian damai ke mediator, termasuk gencatan senjata 5 tahun
Indonesia
•
04 May 2025

Dewan Keamanan PBB adopsi resolusi yang serukan diakhirinya konflik Rusia-Ukraina
Indonesia
•
26 Feb 2025


Berita Terbaru

Perang AS-Iran masuk bulan keenam, ekonomi global masih bertahan? Ini jawaban IMF
Indonesia
•
12 Sep 2026

PBB: 1.500 warga Palestina terusir akibat pembongkaran Israel di Tepi Barat
Indonesia
•
12 Sep 2026

Aljazair putus hubungan diplomatik dengan UEA, duta besar diberi waktu 48 jam
Indonesia
•
12 Sep 2026

Houthi rebut kawasan Selat Bab al-Mandab, kuasai seluruh pesisir barat Yaman
Indonesia
•
12 Sep 2026
