Banner

Administrasi militer Suriah tunjuk al-Sharaa jadi presiden sementara, bubarkan faksi-faksi bersenjata

Foto yang diabadikan pada 22 Januari 2025 ini menunjukkan kondisi kota yang porak poranda akibat perang di Daraa, ibu kota Provinsi Daraa, Suriah. (Xinhua/Ammar Safarjalani)

Ahmed al-Sharaa ditunjuk sebagai Presiden Suriah selama masa transisi, memberinya kewenangan untuk membentuk dewan legislatif sementara sampai konstitusi permanen diratifikasi.

 

Damaskus, Suriah (Xinhua/Indonesia Window) – Administrasi Operasi Militer Suriah pada Rabu (29/1) mengumumkan penunjukan Ahmed al-Sharaa sebagai presiden selama masa transisi, memberinya kewenangan untuk membentuk dewan legislatif sementara sampai konstitusi permanen diratifikasi.

Hassan Abdel Ghani, juru bicara administrasi tersebut, mengatakan bahwa al-Sharaa akan menjadi presiden sementara dan mewakili Suriah di forum-forum internasional. Dia juga mengumumkan pembubaran semua faksi militer dan badan politik revolusioner, dengan integrasi seluruh faksi militer dan badan politik itu ke dalam institusi-institusi negara.

Pengumuman itu disampaikan dalam ‘Konferensi Kemenangan’ (Victory Conference) yang digelar di Damaskus.

“Kita telah membebaskan rakyat dari penghinaan, kini kita harus mengabdikan diri untuk membangun kembali dan memajukan bangsa ini,” kata al-Sharaa dalam konferensi tersebut, merujuk pada serangan besar-besaran oleh kelompok-kelompok militan yang dipimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pada akhir tahun lalu, yang berujung pada runtuhnya pemerintahan Bashar al-Assad.

Banner

Dia memaparkan beberapa target, termasuk menutup kesenjangan tata kelola, mengintegrasikan semua kelompok bersenjata di bawah kendali negara, serta memulihkan posisi Suriah dengan mitra regional dan global.

Al-Sharaa (43) telah memimpin HTS sejak 2017 dan memainkan peran penting dalam serangkaian serangan oposisi 2024 yang mengakibatkan runtuhnya rezim Assad dan pembentukan pemerintahan transisi Suriah. Sejak Assad lengser, dia telah menjadi pemimpin de facto negara tersebut.

Asaad Hassan al-Shibani, menteri luar negeri sementara Suriah, menekankan perihal kebijakan luar negeri yang berorientasi pada dunia luar dan berfokus pada kerja sama Arab dan upaya-upaya untuk mengurangi ketegangan regional.

“Kami ingin Suriah menjadi bagian dari upaya kolektif Arab yang mempromosikan keberagaman ekonomi,” ujarnya, seraya menekankan bahwa penghapusan sanksi yang cepat sangat penting bagi kebangkitan negara tersebut.

Laporan: Redaksi

Banner

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Banner
Banner

Iklan