Banner

Utusan PBB uraikan tantangan bagi pemerintahan baru Suriah, desak transisi yang inklusif

Sejumlah pedagang kaki lima menjual bahan bakar untuk mobil di sebuah jalan di Damaskus, Suriah, pada 15 Januari 2025. (Xinhua/Ammar Safarjalani)

Transisi politik, yang mencakup konstitusi baru dan pemilihan umum yang bebas, haruslah “dipimpin oleh masyarakat Suriah dan menjadi milik masyarakat Suriah” agar dapat berhasil.

 

Damaskus, Suriah (Xinhua/Indonesia Window) – Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Suriah, Geir Pedersen, pada Rabu (22/1) menyebutkan tujuh hambatan yang dihadapi jajaran kepemimpinan baru Suriah, mulai dari integrasi faksi-faksi bersenjata ke dalam satu kekuatan nasional hingga mengakhiri sanksi dan mendorong pemulihan ekonomi.

“Yang pertama adalah menyatukan kelompok-kelompok bersenjata di bawah satu pasukan nasional,” kata Pedersen kepada para wartawan dalam konferensi pers di Damaskus. “Yang kedua adalah tantangan khusus di timur laut, dan yang ketiga adalah memastikan perlindungan bagi seluruh warga Suriah. Keempat, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, adalah transisi politik. Kelima adalah keadilan transisional. Keenam, masalah sanksi, pemulihan ekonomi, dan rekonstruksi. Dan ketujuh, terakhir namun tak kalah penting, adalah kehadiran Israel.”

Pedersen menekankan bahwa transisi politik, yang mencakup konstitusi baru dan pemilihan umum yang bebas, haruslah “dipimpin oleh masyarakat Suriah dan menjadi milik masyarakat Suriah” agar dapat berhasil. “Kita membutuhkan transisi yang inklusif,” ujarnya.

Utusan tersebut juga menyerukan agar sanksi-sanksi dicabut guna mempercepat rekonstruksi Suriah, seraya menambahkan bahwa mungkin butuh waktu sebelum negosiasi perihal pencabutan semacam itu dapat dilakukan dengan pemerintah Amerika Serikat (AS).

Banner
transisi politik
Orang-orang berpartisipasi dalam sebuah kampanye pembersihan lingkungan di Damaskus, Suriah, pada 19 Januari 2025. (Xinhua/Ammar Safarjalani)

Mengenai kekhawatiran tentang wilayah timur laut, yang berkaitan dengan konflik antara kelompok-kelompok yang didukung Turkiye dan kelompok-kelompok yang dipimpin Kurdi yang didukung AS, Pedersen mendesak dukungan terhadap negosiasi yang sedang berlangsung. Dia juga memperingatkan bahwa berlanjutnya permusuhan antara pemerintahan baru Suriah dan angkatan bersenjata setempat tidak akan menguntungkan siapa pun.

Orang-orang berpartisipasi dalam sebuah kampanye pembersihan lingkungan di Damaskus, Suriah, pada 19 Januari 2025. (Xinhua/Ammar Safarjalani)

Pedersen kembali menegaskan kesediaan PBB untuk membantu pemerintahan transisional Suriah, seraya menekankan bahwa proses ini akan membutuhkan kerja sama internasional.

Laporan: Redaksi

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Banner

Iklan