China desak Inggris untuk berhenti campuri urusan Hong Kong

Deklarasi Bersama China-Inggris sama sekali tidak menempatkan Inggris pada posisi atau memberikannya hak untuk ikut campur dalam urusan Hong Kong.

 

Beijing, China (Xinhua) – China dengan tegas menentang pernyataan Inggris terkait Daerah Administratif Khusus (Special Administrative Region/SAR) Hong Kong, dan mendesak Inggris untuk berhenti mencampuri urusan Hong Kong, kata Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China Mao Ning pada Kamis (29/2).

Mao menyampaikan pernyataan tersebut setelah Menlu Inggris David Cameron pada 28 Februari lalu merilis pernyataan yang mengatakan bahwa usulan legislatif pemerintah SAR Hong Kong mengenai Pasal 23 Undang-Undang Dasar tidak menjunjung tinggi kewajiban dalam Deklarasi Bersama China-Inggris, dan hal itu akan berdampak negatif terhadap masyarakat Hong Kong dalam menjalankan hak dan kebebasan mereka, serta risiko bahwa pekerjaan organisasi internasional di Hong Kong dapat dicap sebagai “campur tangan asing.”

“Pernyataan Inggris tersebut merupakan campur tangan besar terhadap urusan dalam negeri China dan urusan Hong Kong, yang kembali memperlihatkan pola pikir dan mentalitas kolonial yang mengakar kuat sebagai ‘penceramah’. China dengan tegas menentangnya,” ungkap Mao.

Dia mengatakan bahwa “kekhawatiran” Inggris tidak berdasar. Pertama, Deklarasi Bersama China-Inggris sama sekali tidak menempatkan Inggris pada posisi atau memberikannya hak untuk ikut campur dalam urusan Hong Kong.

Kedua, salah satu prinsip yang memandu legislasi untuk Pasal 23 Undang-Undang Dasar adalah menghormati dan melindungi hak asasi manusia, serta melindungi hak dan kebebasan sesuai dengan hukum yang dinikmati penduduk Hong Kong berdasarkan Undang-Undang Dasar dan ketentuan-ketentuan perjanjian internasional terkait sebagaimana yang diterapkan di Hong Kong, papar Mao.

Ketiga, imbuh jubir itu lebih lanjut, ada garis yang jelas antara tindakan yang merupakan pelanggaran yang membahayakan keamanan nasional, dan pertukaran komersial normal serta aktivitas di bidang ekonomi, budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Aktivitas normal lembaga dan personel asing di SAR Hong Kong akan terus dilindungi sesuai dengan hukum.

Perlu diperhatikan bahwa Undang-Undang Keamanan Nasional Inggris yang mulai berlaku tahun lalu berisi banyak ketentuan dengan definisi yang tidak jelas dan memberi lembaga penegak hukum kekuasaan yang luas, yang dapat dengan mudah disalahgunakan, ujar Mao.

“Kami mendesak Inggris untuk menemukan pola pikir yang benar, menerima dengan lapang dada fakta bahwa Hong Kong telah kembali ke pangkuan China, berhenti mencampuri urusan Hong Kong, merenungkan tindakannya, dan menghentikan standar ganda,” tutur Mao.

Laporan: Redaksi