Negara-negara Muslim kutuk pemimpin partai berkuasa India yang hina Nabi ﷺ

Jakarta (Indonesia Window) – Pemerintah Arab Saudi mengutuk pernyataan juru bicara Partai Bharatiya Janata Party (BJP) yang berkuasa di India karena menghina Nabi Muhammad ﷺ.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Ahad (5/6), Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyatakan kecaman atas pernyataan yang dibuat oleh juru bicara BJP, mengatakan bahwa itu menyinggung Nabi ﷺ.

Kementerian menegaskan kembali penolakan permanen terhadap setiap penghinaan terhadap simbol-simbol agama Islam, serta mengecam segala hal yang menyinggung semua tokoh dan simbol agama.

Kementerian menegaskan kembali posisi Kerajaan yang menunjukkan rasa hormat kepada semua agama dan kepercayaan.

Sementara itu, Qatar dan Kuwait telah memanggil utusan India dan memberi mereka catatan protes atas pernyataan kontroversial dua pemimpin BJP terhadap Nabi ﷺ.

India, yang berusaha meredakan perselisihan, mengatakan bahwa pernyataan itu dibuat oleh “elemen pinggiran” dan tidak mencerminkan pendapat pemerintah. Ia juga menyoroti bahwa BJP yang berkuasa telah mengambil tindakan terhadap para pemimpin mereka.

Pekan lalu, dengan latar belakang serangkaian insiden komunal di seluruh negeri, juru bicara nasional BJP Nupur Sharma membuat komentar selama debat TV yang menghina Nabi ﷺ. Naveen Jindal, yang mengepalai media Delhi BJP, memposting cuitan tentang Nabi ﷺ, yang kemudian dia hapus.

BJP telah menangguhkan Nupur Sharma dari keanggotaan utama partai dan mengeluarkan Naveen Jindal dari partai.

Komentar mereka dikritik oleh kelompok Muslim di India dan memicu kekerasan di negara bagian Uttar Pradesh, India utara yang dikuasai BJP. Empat puluh orang terluka di Kanpur ketika dua kelompok bentrok setelah sholat Jumat (3/6).

Kemarahan atas pernyataan tersebut telah menyebar di dunia Arab dengan tagar Twitter yang sedang tren menyerukan boikot produk India di beberapa negara.

Seorang menteri Qatar berkata, “Ujaran kebencian sistematis terhadap Islam di India … akan dianggap penghinaan oleh 2 miliar Muslim.”

Kecaman Qatar muncul di tengah kunjungan Wakil Presiden India M. Venkaiah Naidu yang bertemu dengan Perdana Menteri Qatar Khalid Bin Khalifa Al Thani di Doha pada hari Ahad (5/6).

Duta Besar India untuk Qatar Deepak Mittal mengatakan komentar itu “tidak, dengan cara apa pun, mencerminkan pandangan Pemerintah India. Ini adalah pandangan elemen pinggiran,” kata juru bicara kedutaan.

Mittal dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri Qatar, yang mengatakan pihaknya “mengharapkan permintaan maaf publik dan kecaman segera atas pernyataan ini dari pemerintah India”.

“Membiarkan pernyataan Islamofobia seperti itu berlanjut tanpa hukuman, merupakan bahaya besar bagi perlindungan hak asasi manusia dan dapat menyebabkan prasangka dan marginalisasi lebih lanjut, yang akan menciptakan siklus kekerasan dan kebencian,” kata Pemerintah Qatar.

“Sejalan dengan warisan peradaban kami dan tradisi budaya yang kuat tentang persatuan dalam keragaman, Pemerintah India memberikan penghormatan tertinggi kepada semua agama. Tindakan tegas telah diambil terhadap mereka yang membuat pernyataan yang menghina,” kata juru bicara kedutaan mengutip Mittal.

Sementara itu, Kuwait menuntut “permintaan maaf di hadapan publik atas pernyataan bermusuhan ini, yang kelanjutannya akan menjadi tindakan pencegahan atau hukuman untuk meningkatkan ekstremisme dan kebencian serta merusak elemen moderasi”.

Kedutaan Besar India di Kuwait mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa duta besarnya mengadakan pertemuan dengan kantor luar negeri di mana “kekhawatiran muncul sehubungan dengan beberapa cuitan ofensif oleh individu di India.”

Di Iran, saluran berita Iran international English melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Besar India untuk Teheran atas apa yang disebut media pemerintah sebagai “penghinaan terhadap Nabi Islam dalam sebuah acara TV India”.

Setelah menerima protes dari masyarakat dan Pemerintah Iran atas pernyataan yang menghina itu, Duta Besar India untuk Teheran mengatakan pelaku tidak memiliki posisi di pemerintahan dan bahkan telah diberhentikan dari partainya setelah membuat pernyataan tersebut.

Sumber: Saudi Gazette

Laporan: Redaksi